Tolak Pencaplokan Empat Pulau, Massa Kibarkan Bendera Bulan Bintang

POLHUKAM.ID -Sengketa kepemilikan empat pulau yang melibatkan Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara makin memanas.

Ratusan masyarakat dan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Aceh menggelar aksi demonstrasi di halaman Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh, pada Senin 16 Juni 2025. 

Massa menuntut pengembalian empat pulau yang kini secara administratif tercatat sebagai bagian dari wilayah Sumatera Utara (Sumut).

Dikutip dari RMOLAceh, massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Aceh Melawan, mulai memadati kawasan Kantor Gubernur Ach sejak pukul 12.30 WIB. Massa membawa atribut seperti bendera Bulan Bintang dan spanduk bertuliskan referendum.

Dikutip dari RMOLAceh, massa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Aceh Melawan, mulai memadati kawasan Kantor Gubernur Ach sejak pukul 12.30 WIB. Massa membawa atribut seperti bendera Bulan Bintang dan spanduk bertuliskan referendum.

Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang menetapkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek sebagai wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara.

Dalam orasinya, M. Rizki menyatakan bahwa keputusan pemerintah pusat telah mengkhianati Aceh.

“Republik Indonesia selalu mengingkari janji dari masa Soekarno hingga hari ini. Empat pulau kami dicaplok Sumut dan ditetapkan oleh Tito Karnavian. Kami minta Tito dicopot dari jabatan Menteri!” serunya lantang.

Selain berorasi, massa juga menyanyikan lagu “Aceh Pusaka Nanggroe” dan “Syahid Aceh” sebagai bentuk simbolik dari perjuangan dan penolakan mereka terhadap keputusan pemerintah pusat.

Aparat kepolisian dan petugas Satpol PP dikerahkan untuk mengawal ketat dan mengamankan jalannya aksi. Sejumlah peserta aksi terlihat membawa properti berbentuk senjata mainan dan pelatuk tembakan yang menyerupai alat perang.

Sumber: RMOL