April 2022, ULN Indonesia Turun 2,6 Miliar Dolar AS

Bank Indonesia (BI) mengungkapkan, posisi ULN Indonesia pada akhir April 2022 tercatat sebesar 409,5 miliar dolar AS, turun 2,6 miliar dolar AS dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 412,1 miliar dolar AS. Perkembangan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan posisi ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral).

"Secara tahunan, posisi ULN April 2022 terkontraksi 2,2% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,0% (yoy)," ujar Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

ULN Pemerintah pada April 2022 melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada April 2022 tercatat sebesar 190,5 miliar dolar AS, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar 196,2 miliar dolar AS. Secara tahunan, pertumbuhan ULN Pemerintah mengalami kontraksi sebesar 7,3% (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya yang sebesar 3,4% (yoy). Baca Juga: Alhamdulillah, Utang Luar Negeri RI Turun US$4,2 Miliar di Triwulan I 2022

"Penurunan ULN Pemerintah terjadi akibat beberapa seri Surat Berharga Negara (SBN) yang jatuh tempo di bulan April 2022 dan adanya pergeseran penempatan dana oleh investor nonresiden sejalan dengan masih tingginya ketidakpastian di pasar keuangan global," jelas Erwin.

Selain itu, komponen pinjaman juga mengalami penurunan secara neto, seiring pelunasan pinjaman yang lebih tinggi dibanding penarikan pinjaman dalam mendukung pembiayaan program dan proyek prioritas. Penarikan ULN yang dilakukan di bulan April 2022 tetap diarahkan pada pembiayaan sektor produktif dan diupayakan terus mendorong akselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Erwin bilang, dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi pembiayaan sektor produktif dan kebutuhan belanja prioritas antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,1%), sektor konstruksi (14,2%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (11,7%).

"Pemerintah tetap berkomitmen menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel. Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali jika dilihat dari sisi refinancing risk jangka pendek, mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,96% dari total ULN Pemerintah," paparnya.