Kapolri Baru Bukan Orang Dekat Jokowi, Mengapa Ini Jadi Pertaruhan Citra Presiden Prabowo?

Sosok pimpinan Polri sangat diperhitungkan oleh masyarakat, yang mendambakan adanya reformasi nyata di tubuh Korps Bhayangkara.

“Persoalan pimpinan Polri memang sangat diperhitungkan oleh masyarakat, karena diharapkan Kapolri yang baru benar-benar bisa membuat suatu langkah-langkah reformasi di Kepolisian Negara Republik Indonesia dan kemudian juga bisa membuat langkah-langkah hukum yang tepat,” ungkapnya.

Harapan publik ini bukan tanpa alasan. Ikrar menyinggung sejumlah kasus besar yang penanganannya dinilai mandek atau kurang transparan, seperti dugaan ijazah palsu Jokowi hingga tuntutan perdata yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Selain itu, penanganan kerusuhan yang terjadi pada Agustus dan awal September 2025 juga menjadi sorotan. 

Ikrar menuntut adanya kejelasan, terutama terkait nasib anggota TNI yang diduga terlibat dalam insiden tersebut.

“Kita ingin ada transparansi mengenai apa yang terjadi, agar ini tidak terjadi lagi,” tegasnya.

Pada akhirnya, pilihan Kapolri menjadi pertaruhan besar bagi otoritas Presiden Prabowo. 

Jika isu ini terus dibiarkan mengambang dan Kapolri baru masih dianggap sebagai "orangnya Jokowi", hal itu berpotensi merusak citra Prabowo sebagai pemegang mandat penuh dari rakyat.

“Jika itu hanya sebuah isu yang terus berlangsung, ini juga tentunya akan memberikan citra buruk kepada Presiden Prabowo Subianto sebagai pemegang mandat penuh Presiden Republik Indonesia yang memiliki otoritas kekuasaan penuh karena dia dipilih rakyat dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat,” tutupnya.

Sumber: Suara