Produk Lokal Tercanam Barang Impor, Pemerintah Daerah Diminta Lakukan Ini

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menggalang kolaborasi dengan Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) untuk memacu belanja produk dalam negeri (PDN) dan UMK-Koperasi termasuk melalui sistem Katalog Elektronik Lokal.

“APBD memegang peran sangat penting sebagai instrumen fiskal untuk memulihkan ekonomi lokal. Saya yakin para bupati memiliki komitmen kuat membawa UMK di wilayahnya untuk onboard di e-katalog lokal maupun toko daring LKPP sehingga bisa ikut mengakses belanja APBD,” ujar Kepala LKPP Abdullah Azwar Anas dalam Rapat Kerja Nasional XIV Apkasi, Sabtu (18/6).

Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar anggaran belanja pemerintah senilai Rp1.200 triliun harus difokuskan untuk belanja PDN dan UMK-Koperasi. Menindaklanjuti hal tersebut, LKPP telah membekukan lebih dari 5000 produk impor yang memiliki substitusi PDN.

“Kita punya kewajiban 40% APBN/APBD digunakan untuk PDN dan UMK-Koperasi. Kalau seluruh pembangunan kabupaten/kota di indonesia menggunakan produk dalam negeri maka industri dalam negeri kita akan tumbuh. Melalui Katalog Elektronik dan Toko Daring, tidak ada lagi ke depan terlambatnya penyerapan APBN/APBD,” jelas Anas.

LKPP sendiri terus berbenah agar para pelaku usaha dapat dengan mudah masuk ke dalam Katalog Elektronik melalui pemangkasan tahapan/pemangkasan birokrasi di e-katalog, dari 8 tahap menjadi hanya 2 tahap saja.