Menurut Andrews, dalam keterangan tertulis diterima di Kuala Lumpur, Jumat (24/6/2022), sangat tidak mungkin mengatasi masalah yang berkaitan dengan para pengungsi Myanmar yang mencari perlindungan di Malaysia dan negara-negara lain di kawasan itu tanpa secara langsung dan efektif menangani krisis di dalam negara tersebut.
"Biar saya perjelas, pengungsi dari Myanmar ada di sini karena mereka dipaksa datang ke sini. Ketidakmampuan mereka untuk kembali ke rumah mereka di Myanmar secara langsung terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia junta militer dan perang terhadap rakyat Myanmar," ujar dia.
Saat ini, menurut Andrews, Malaysia tidak hanya mengakui fakta tersebut, namun juga bersedia, melalui kata-kata dan tindakan Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah untuk menantang ASEAN mengkaji ulang kebijakan mereka saat ini terkait Myanmar, untuk beralih dari kebijakan "noninterference" ke "non-indifference".
Malaysia, ia mengatakan, telah menyuarakan fakta yang jelas bahwa setelah lebih dari satu tahun, tidak ada yang bergerak, dan itu membuat lebih banyak orang terbunuh dan terpaksa meninggalkan Myanmar.
Saifuddin, menurut Andrews, tidak hanya menyerukan ASEAN untuk melibatkan Pemerintah Persatuan Nasional Myanmar, tetapi juga mulai berhubungan dengan Menteri Luar Negeri Pemerintah Persatuan Nasional Zin Mar Aung.
Artikel Terkait
Anwar Usman Bisa Saja Menyesal Karir Hancur Gegara Gibran
VIRAL Beredar Foto MABA Fakultas Kehutanan UGM 1980, Tak Ada Potret Jokowi?
Gibran dan Dua Rekannya Ditangkap Polisi terkait Dugaan Penggelapan Duit Rp 15 Miliar
Kejagung Sita Rupiah-Mata Uang Asing Riza Chalid