Peningkatan Skala Pendanaan dan Transformasi Digital jadi Kunci Perlindungan Lingkungan Hidup

Demikian salah satu rangkuman utama dari dialog publik ketiga yang merupakan bagian dari kegiatan menuju konferensi dunia lingkungan hidup Stockholm 50 tahun, yang berlangsung 2-3 Juni nanti.

Dialog publik ketiga ini diselenggarakan secara virtual minggu oleh United Nations Development Programme (UNDP) bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Republik Indonesia, Kedutaan Besar Swedia untuk Indonesia, Kantor Kepala Perwakilan PBB di Indonesia, dan United Nations Environment Programme (UNEP). 

Dengan mengusung tema “Memajukan Mobilisasi Sumber Daya untuk Mendukung Perlindungan Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, dan Agenda Iklim”, dialog publik Ketiga ini bertujuan untuk memberi masukan kepada Indonesia terkait agenda lingkungan hidup global.

Berdasarkan temuan Indonesia Climate Budget Tagging (CBT), pada tahun 2018-2020 anggaran pemerintah hanya bisa menutup sekitar 23% dari total anggaran yang dibutuhkan dimana Indonesia membutuhkan anggaran sebanyak 322,86 miliar dolar AS untuk pelaksanaan aksi mitigasi dalam roadmap NDC (Updated NDC, 2021).

Sementara itu, terjadi kesenjangan pendanaan untuk keanekaragaman hayati, seperti pada Tahun 2015-2020 anggaran yang tersedia hanya Rp. 9,8 triliun dari kebutuhan sebesar Rp. 159,1 triliun.

Seperti yang diketahui, Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerbitkan obligasi syariah dalam bentuk Sukuk Hijau untuk mendanai adaptasi perubahan iklim.

Indonesia juga merupakan negara pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan Sustainable Development Goal Bond untuk mendanai program sosial dan lingkungan hidup tahun lalu. Namun, masih ada proyek dan instrumen keuangan inovatif yang potensial serta kerangka peraturan dan kebijakan yang belum sepenuhnya teridentifikasi, terstruktur, atau diimplementasikan.

Untuk itu, Dialog Publik Ketiga berfokus pada pembahasan mengenai percepatan implementasi dimensi lingkungan Hidup Pembangunan Berkelanjutan dalam konteks Dekade Aksi karena fenomena pandemi COVID-19 yang dipadukan dengan krisis iklim dan kesenjangan teknologi telah memaksa kita untuk mempercepat laju perubahan.

Mobilisasi sumber daya dalam membiayai proyek yang berkelanjutan – baik melalui ekonomi hijau maupun biru – merupakan salah satu elemen penting untuk mewujudkan agenda pemulihan dari pandemi serta lingkungan hidup secara global. 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Siti Nurbaya Bakar menyatakan bahwa dialog publik ketiga ini khusus membahas langkah-langkah Indonesia dalam memobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan agenda iklim.

“Di antaranya peningkatan skala pendanaan, reformasi tata kelola dan kelembagaan, transformasi digital dan kemitraan yang efektif, dan aksi kolektif serta penguatan kerjasama dalam memperkuat solidaritas global.

Direktur Regional dan Perwakilan UNEP Asia-Pasifik, Dechen Tsering mengatakan bahwa Indonesia memiliki suara yang kuat untuk memulai diskusi bersama berbagai elemen, mulai dari komunitas LSM global, profesional, ilmuwan, hingga akademisi terkait penanggulangan untuk perubahan iklim yang terjadi.