Bangladesh Berkecamuk, Mahasiswa Tolak Pemerintahan Dibawah Militer

POLHUKAM.ID  - Para pemimpin aksi protes mahasiswa di Bangladesh, Selasa, mengatakan para pengunjuk rasa menganggap pemerintahan militer atau yang didukung militer tidak dapat diterima di negara tersebut. 

Para pemimpin juga mengatakan hanya pemerintahan yang disetujui oleh gerakan mahasiswalah yang akan dibentuk. 

Gerakan protes dimulai di Dhaka dan di seluruh negeri setelah pengumuman aksi "non-kooperatif" selama beberapa hari dengan pihak berwenang diluncurkan pada Minggu (4/8) oleh Gerakan Mahasiswa Anti Diskriminasi. 

Bentrokan antara mahasiswa anti pemerintah, polisi, dan pendukung pemerintah meningkat menjadi kerusuhan. 

Tidak ada pemerintah yang akan diterima selain yang diusulkan oleh mahasiswa," kata seorang pemimpin bernama Nahid. 

 "Seperti yang telah kami katakan, tidak ada pemerintahan militer, atau yang didukung militer, atau pemerintahan fasis, yang akan diterima," katanya dilansir dari Antara, Jakarta, Rabu (7/8/2024). 

Pemimpin para pengunjuk rasa meminta Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan hukum dan ketertiban di negara tersebut. Mereka menegaskan bahwa komposisi pemerintahan sementara sudah harus diumumkan pada Selasa. 

"Kami telah memutuskan bahwa pemerintahan sementara akan dibentuk di mana Penerima Nobel yang terkenal secara internasional, Dr. Mohammad Yunus, yang memiliki penerimaan luas, akan menjadi penasihat utama," ujar mereka.  

Yunus, menurut mereka, sudah menyetujui tawaran itu. Sampai pemerintahan baru dibentuk, mahasiswa harus tetap berada di jalan untuk "melindungi protes mereka," kata Nahid.