Menkeu: 24.000 Aplikasi Milik Pemerintah Tidak Beroperasi Multifungsi, Bikin Boros Anggaran!

Polhukam.id - Sebanyak kurang lebih 24 ribu aplikasi milik pemerintah yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga tidak beroperasi secara multifungsi, dan menyebabkan pemborosan anggaran.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam side event G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital di Bali pada Senin (11/7/2022).

"Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 data base sendiri-sendiri," ujar Sri Mulyani, dikutip dari Kompas.com.

Oleh sebab itu, lanjut dia, pemerintah akan melakukan intergovernmental connection atau integrasi data yang akan disederhanakan dalam satu database.

Integrasi ini, kata Sri Mulyani, diyakini dapat menghemat biaya operasi pemerintah secara lebih efisien, efektif, dan mengurangi risiko serangan cyber security.

"Jadi nggak setiap kementerian/lembaga semua membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable (dapat dioperasikan), melainkan mereka akan lebih terkoordinasi."

"Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien," jelas Sri Mulyani.

Menanggapi pernyataan Sri Mulyani tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate memastikan, pihaknya bakal penutup aplikasi-aplikasi itu secara bertahap.