Kasus Laptop Chromebook Rp1,9 Triliun, Benarkah Nadiem Cuma Kambing Hitam: Jokowi Juga Bisa Dijerat Hukum?

Dugaan bahwa proyek ini dijadikan “sapi perah politik” semakin menguat setelah muncul indikasi perencanaan proyek dilakukan bahkan sebelum Nadiem dilantik.

Hal ini menimbulkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya aktor utama di balik proyek raksasa tersebut?

Di media sosial, warganet ramai menggunakan tagar #UsutSampaiIstana sebagai bentuk desakan agar kasus ini tidak berhenti di Nadiem.

Banyak yang membandingkan kasus ini dengan skandal bantuan sosial (bansos) era pandemi, di mana pejabat tinggi akhirnya ikut terseret.

“Kalau cuma berhenti di Nadiem, publik pasti kecewa. Harus dibongkar siapa saja yang kecipratan,” tulis seorang pengguna X.

Di Bandung, sejumlah aktivis mahasiswa juga menyerukan agar aparat penegak hukum tidak tebang pilih.

Mereka menilai momentum ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemberantasan korupsi.

Kasus dugaan korupsi Chromebook ini menjadi ujian besar bagi integritas hukum Indonesia.

Jika aparat hanya berhenti di satu tersangka, publik akan menilai ada proteksi terhadap elit tertentu.

Pakar hukum mengingatkan, dalam pasal tindak pidana korupsi, pejabat yang turut serta, membiarkan, atau memperoleh keuntungan dari proyek bermasalah bisa dijerat pidana. 

Dengan kata lain, lingkaran istana pun tidak kebal hukum.

Bagi masyarakat, kasus ini menunjukkan betapa pentingnya transparansi dalam proyek pendidikan.

Jika benar-benar terjadi praktik mahar politik, maka dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga mengorbankan masa depan generasi pelajar Indonesia.

Apakah Jokowi akan ikut diperiksa dalam kasus laptop Chromebook ini masih menjadi tanda tanya besar.

Namun, desakan publik semakin kuat agar penyidikan Kejaksaan Agung tidak berhenti di satu nama saja.

Jika benar ada aliran dana atau restu politik dari istana, maka sejarah bisa mencatat kasus ini sebagai salah satu skandal terbesar pascareformasi.

Pada akhirnya, publik menunggu bukti nyata: apakah hukum benar-benar tajam ke atas, atau justru kembali tumpul ketika menyentuh kekuasaan.

Sumber: HukamaNews