DPR Bongkar Modus Baru Korupsi Kepala Daerah: Proyek Hingga Jual Beli Jabatan!

Tantangan Integritas Birokrasi Daerah

Toha menilai kasus suap pengisian jabatan di Pati membuktikan bahwa reformasi birokrasi di daerah masih bermasalah serius pada aspek integritas. Begitu pula dengan dugaan korupsi dana CSR di Madiun yang seharusnya untuk kesejahteraan masyarakat.

“Praktik jual beli jabatan dan pemotongan fee proyek adalah penyakit lama. Jika rekrutmen dilakukan dengan suap, birokrasi di bawahnya pasti tidak akan profesional,” lanjut legislator Fraksi PKB tersebut.

Panggilan untuk Pengawasan Lebih Ketat

Lebih lanjut, Toha mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap kepala daerah. Ia juga menyatakan dukungan penuh atas langkah tegas KPK dalam pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

“Kami dukung langkah KPK. Ini peringatan bagi semua kepala daerah bahwa pengawasan tidak pernah tidur. Fokuslah bekerja untuk rakyat, bukan cari celah korupsi,” tutup Toha.