Ekonom: Ada Kerabat Dekat Jokowi Tersangkut Kasus Bijih Nikel, Menko Luhut Sudah Lapor ke KPK

POLHUKAM.ID - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri menyebut Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sudah tahu dan melaporkan aktor di balik penyelundupan bijih nikel.

Ternyata, kata Faisal, ada menteri dan kerabat dekat Presiden Jokowi yang masuk pusaran kasus penyelundupan bijih nikel ke China yang merugikan negara hingga Rp14,5 triliun. Lalu, siapakah dia? Masih kata Faisal, Menko Luhut yang tahu. Jadi, sebaiknya tanya saja dia.  “Jadi sebetulnya semua sudah tahu, bahkan Pak Luhut sudah laporkan aktor-aktor penyelundup (bijih nikel) ke KPK gitu. Diantaranya menteri juga, dan kerabat dekat presiden,” kata Faisal dalam Seminar Nasional Indef bertajuk Menolak Kutukan Deindustrialisasi Menuju Pengarusutamaan Industrialisasi Hijau di Jakarta, Selasa (8/8/2023).

Faisal menjelaskan, kejadian ini dilatarbelakangi kebijakan hilirisasi ekspor nikel yang digencarkan Jokowi, memaksa negara hanya meraup keuntungan recehan. Ya, maksimum 10 persen. Ssedangkan yang 90 persen dinikmati China.

Ia juga sudah mengingatkan Menko Luhut tentang adanya kemungkinan penyelundupan bijih nikel ke China. “Ya memang dijawab. Tapi yang jawab bukan Pak Luhut, Seto (Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves, Septian Hario Seto). Wah ini transisi barangkali. Transisi kok sampai 3,3 juta ton,” jelas Faisal.

Faisal menyayangkan keputusan Jokowi mencanangkan program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba), ketimbang memperkuat strategi industrialisasi. Padahal, industrialisasi adalah kebijakan untuk memperkuat struktur perekonomian, struktur industri serta meningkatkan perekonomian di dalam negeri. “Kalau hilirisasi sekedar dari bijih nikel jadi NPI (Nickel Pig Iron) atau jadi feronikel, (selanjutnya) NPI dan feronikelnya 99 persen diekspor ke China,” ujar Faisal.

Faisal menyimpulkan, tindakan pemerintah dengan hilirisasi nikel ini, tak lebih dari dukungan terhadap industrialisasi yang kini gencar dijalankan China. Kebijakan yang salah ini, semakin bikin miris. Lantaran disebut sebut presiden dan para menteri sebagai kebijakan yang menguntungan negara.