Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), termasuk ruang kerja Abdul Gani Kasuba di Sofifi, Maluku Utara, juga menjadi sasaran penyegelan.
Baca Juga: BRI Rayakan 128 Tahun dengan Terobosan Pemberdayaan UMKM dan Pertumbuhan Ekonomi
Bahkan, pintu kantor Kepala Dikbud Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah dipasangi garis palang KPK dan diberi keterangan dalam pengawasan KPK.
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, mengungkapkan bahwa OTT di Provinsi Maluku Utara terkait dengan dugaan korupsi dalam jual beli jabatan.***
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: porosjakarta.com
Artikel Terkait
Abdul Wahid Bongkar Kejanggalan Dakwaan KPK: OTT Rp800 Juta hingga Jatah Preman Tak Ada dalam Berkas!
KPK Berbeda Sikap? Menguak Strategi Kontroversial dalam Kasus Korupsi Kuota Haji Yaqut Cholil Qoumas
KPK Izinkan Yaqut Lebaran di Rumah: Gerd Akut & Asma Jadi Alasan, Apa Strategi Sebenarnya?
Noel Rencana Ajukan Tahanan Rumah ke KPK: Ikuti Jejak Yaqut, Apa Alasannya?