Pentingnya revisi UU Otonomi Khusus Papua sebagai solusi atas masalah yang berlangsung selama 20 tahun menunjukkan kepiawaian Fachrul Razi dalam menghadapi tantangan.
Di samping itu, pembahasan revisi UUPA oleh DPD RI diharapkan dapat menampung aspirasi seluruh elemen masyarakat Aceh, mengatasi masalah implementasi UUPA, dan melibatkan berbagai pihak seperti DPR Aceh, Wali Naggroe, serta pemerintahan kabupaten/kota di Aceh.
Revisi UU IKN yang diperjuangkan oleh Fachrul Razi menjadi langkah maju untuk mengakomodir kekurangan dalam UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
Baca Juga: Hindari Makanan dan Minuman Ini Agar Perut Tetap Ramping
Dengan memberikan kewenangan lebih kepada Organisasi IKN (OIKN), revisi tersebut menjadikan OIKN sebagai pengelola anggaran dengan status Pemerintah Daerah Khusus (Pemdasus).
Keahlian Fachrul Razi dalam menguasai hukum Indonesia dan perannya sebagai perancang undang-undang membuatnya menjadi perwakilan yang diandalkan DPD RI dalam berbagai rapat Tripartit dengan Pemerintah dan DPR RI.
Kontribusi luar biasa Fachrul Razi selama empat tahun ini membuktikan bahwa penguasaan terhadap hukum di Indonesia telah menjadi salah satu kekuatan utamanya, menjadikannya sosok yang sangat diperhitungkan oleh DPD RI. (*)
Artikel ini telah lebih dulu tayang di: porosjakarta.com
Artikel Terkait
Nadiem Makarim Bongkar Fakta Harga Chromebook di Sidang Tipikor: Rp10 Juta atau Rp5,8 Juta?
KPK Panggil Lagi Yaqut Cholil Qoumas, Misteri Kerugian Triliunan dari Kasus Kuota Haji Terkuak?
Mengungkap Skandal Nikel Rp 2,7 T: Jampidsus Geledah Rumah Mantan Menteri LHK & Anggota DPR!
Roy Suryo Balas Dendam? Ini Rencana Pelaporan Balik ke Eggi Sudjana & Damai Hari Lubis