KPK Bersih-Bersih Musuh Prabowo di Pilpres 2024: Japto Dukung Anies Disabet, Next Ganjar Diincar?

Nama Ganjar Pranowo sendiri sempat disebut dalam sidang kasus korupsi e-KTP di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada 8 Februari 2018.

Dalam sidang tersebut, mantan Ketua DPR, Setya Novanto, mengklaim bahwa Ganjar menerima aliran dana haram dari proyek e-KTP sebesar USD 500.000.

Kasus ini kembali mencuat setelah buronan Paulus Tanos, yang juga terlibat dalam skandal e-KTP, berhasil ditangkap di Singapura.

Di tengah gencarnya operasi KPK terhadap para politisi oposisi, publik juga menantang lembaga ini untuk membuktikan netralitasnya dengan membongkar dugaan korupsi yang melibatkan para menteri di kabinet Prabowo.

Beberapa nama yang disorot antara lain:

Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian), yang disebut dalam kasus korupsi minyak goreng.

Ia diduga memiliki peran dalam kebijakan yang menguntungkan sejumlah perusahaan kelapa sawit.

Pada Agustus 2024, Airlangga mendadak mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar, setelah dikabarkan menerima surat panggilan dari Kejaksaan Agung.

Muhaimin Iskandar (Menko Pemberdayaan Masyarakat), yang terseret dalam kasus korupsi sistem perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2012, saat ia menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Muhaimin juga pernah dikaitkan dengan kasus "kardus durian," di mana anak buahnya tertangkap membawa uang Rp1,5 miliar dalam kardus durian, yang diduga akan disetorkan kepadanya.

Zulkifli Hasan (Menko Pangan), yang disebut dalam persidangan kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan menjadi lahan sawit di Riau pada 2014.

Bahlil Lahadalia (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), yang dilaporkan oleh Jaringan Advokasi Tambang atas dugaan korupsi dalam penerbitan izin usaha pertambangan.

Ia diduga melakukan gratifikasi, suap, hingga pemerasan.

Dito Ariotedjo (Menteri Pemuda dan Olahraga), yang disebut-sebut menerima uang sebesar Rp27 miliar dalam kasus korupsi BTS 4G di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Namun, Dito telah membantah tudingan tersebut.

Dengan maraknya operasi pemberantasan korupsi yang menyasar tokoh-tokoh dari kubu oposisi, KPK kini dihadapkan pada ujian besar: apakah mereka akan berani menyentuh kasus-kasus korupsi yang diduga melibatkan tokoh-tokoh dalam pemerintahan Prabowo?

Publik pun menanti apakah lembaga antirasuah ini benar-benar menjalankan tugasnya secara independen atau sekadar menjadi alat politik rezim yang berkuasa.

Sumber: PorosJakarta