Ketua MK Sebut Pemakzulan Bisa Diajukan Jika Presiden & Wapres Lakukan Pelanggaran Hukum

POLHUKAM.ID - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengatakan pihaknya wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran presiden dan atau wakil presiden (wapres) menurut UUD.

Suhartoyo selaku narasumber atau pemateri dalam PKPA Angkatan VII DPC Peradi Jakarta Barat (Jakbar) mengatakan, MK wajib memutusnya jika ada permohonan dari DPR.

‎“Ini yang sering didengar dengan istilah impeachment atau pemakzulan,” ujarnya.

Dia menjelaskan permohonan tersebut bisa diajukan jika presiden dan atau wapres telah melakukan pelanggaran hukum, di antaranya berupa penghianatan terhadap negara.

“Melakukan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela,” ujar dia.

Alasan lainya, yakni presiden dan atau wapres tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wapres berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Dia menyampaikan hal ini merupakan kewajiban yang diberikan kepada MK di samping 4 kewenangan, yakni menguji UU terhadap UUD 1945, kemudian memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, pembubaran partai politik, dan perselisihan hasil pemilu.

Suhartoyo men‎gatakan pengujian UU terhadap UUD 1945 ini biasa disebut dengan judicial review (JR). 

Permohonan JR itu terdiri dari dua, yakni pengujian secara formil dan materiil.

Pengujian secara formil adalah pengujian UU soal tata cara atau prosedur pembentukan UU yang dinilai oleh pemohon cacat hukum atau bertentangan dengan konstitusi.

Ada tenggat waktu untuk mengajukan permohonan pengujian formil, yakni maksimal 45 hari setelah UU itu diundangkan. 

Kalau dikabulkan, maka UU itu menjadi batal demi hukum. “Artinya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat,” katanya.‎