PBB Rilis Daftar Penyokong Genosida Israel di Palestina, Ternyata Ada BP dan Chevron

Dari Jenewa, Swiss, Kamis (3/7/2025), dunia seolah mendadak geger. Francesca Albanese, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Wilayah Pendudukan Palestina, meluncurkan laporan yang isinya benar-benar bikin mata terbelalak. Tak tanggung-tanggung, Albanese menyebut 48 perusahaan kakap yang diduga kuat terlibat dalam apa yang ia sebut sebagai genosida Israel di Gaza. Ini bukan sembarang tuduhan, ini hasil investigasi yang akan dipresentasikan di Jenewa.

Siapa saja 'pemain' yang namanya masuk daftar hitam PBB ini? Jangan kaget. Di barisan terdepan, ada nama-nama yang kita kenal sehari-hari: Microsoft, Alphabet Inc. (perusahaan induk Google), dan Amazon. Ketiganya, menurut Albanese, disinyalir turut mendukung operasi militer Israel yang terang-terangan melanggar hukum internasional.

"Pendudukan abadi Israel telah menjadi ladang uji coba ideal bagi para produsen senjata dan perusahaan teknologi besar, dengan permintaan tinggi, minim pengawasan, dan tanpa akuntabilitas," tulis laporan PBB itu, seperti dikutip Al Jazeera.

Sebuah kalimat yang menohok, menggambarkan betapa leluasanya para korporasi itu 'bermain' di atas penderitaan rakyat Palestina.

Menurut Albanese, perusahaan-perusahaan ini sudah melampaui batas. Mereka tak lagi sekadar terlibat dalam pendudukan, tapi kini telah menjadi bagian dari 'ekonomi genosida'. Sebuah frasa yang bikin bulu kuduk merinding.

Nah, dari deretan nama-nama itu, ada dua raksasa energi yang cukup menarik perhatian: BP dan Chevron. Kedua nama ini tentu tak asing di telinga kita, apalagi di Indonesia.

Laporan PBB itu membeberkan, Israel adalah negara yang sangat boros energi. Sebagian besar kebutuhan energinya dipasok dari impor bahan bakar dan batu bara. Dan ironisnya, Israel membangun infrastruktur energi terpadu yang melayani baik wilayah Israel maupun Palestina yang diduduki.

Lantas, apa peran BP, si perusahaan asal Inggris ini? Ternyata, BP memperluas cengkeramannya dalam ekonomi Israel. Bahkan, pada Maret 2025 lalu, lisensi eksplorasi minyak dan gasnya sudah dikonfirmasi. Artinya, BP kini bisa mengeksplorasi wilayah laut Palestina yang, sialnya, secara ilegal dieksploitasi oleh Israel. Jadi, secara tak langsung, BP ikut 'meramaikan' penderitaan di sana.

Tak ketinggalan, US Chevron Corporation. Dalam konsorsium dengan NewMedEnergy Israel, Chevron memproduksi gas alam dari ladang Leviathan dan Tamar. Bayangkan, perusahaan ini menyetorkan royalti dan pajak ke pemerintah Israel sebesar US$453 juta (sekitar Rp7,3 triliun) pada tahun 2023.

Konsorsium Chevron ini bahkan memasok lebih dari 70 persen konsumsi gas alam domestik Israel. Plus, Chevron juga untung dari kepemilikannya di jaringan pipa East Mediterranean Gas (EMG) yang melintasi wilayah laut Palestina, serta dari penjualan ekspor gas ke Mesir dan Yordania. Lengkap sudah peran mereka.

Oh ya, jangan lupa, BP dan Chevron juga menjadi kontributor terbesar impor minyak mentah Israel. Mereka memang raksasa bisnis energi dunia.

Kebetulan sekali, kedua perusahaan ini juga punya bisnis menggurita di Indonesia. BP, misalnya, bukan hanya sekadar nama. Mereka adalah operator dan pengelola blok migas Wiriagar, Berau, dan Muturi di Teluk Bintuni, Papua Barat. 

Yang lebih fenomenal, BP juga mengelola kilang LNG Tangguh, salah satu fasilitas gas terbesar di Indonesia, sekaligus kontributor gas terbesar di negeri ini. Belum cukup, BP juga berbisnis retail bahan bakar minyak (BBM) dengan menggandeng AKR.

Sementara Chevron, melalui PT. Chevron Oil Products Indonesia, sibuk menjual minyak pelumas (lubricant), pelumas padat (grease), dan cairan pendingin (coolant) dengan merek Caltex di seluruh pelosok Indonesia. Dan kabarnya, Chevron juga bakal kembali 'bermain' di bisnis hulu migas di Tanah Air, karena disebut-sebut sudah mengincar beberapa blok migas yang ditawarkan pemerintah.

Jadi, ketika kita bicara tentang BP dan Chevron, kita tak hanya bicara soal perusahaan global, tapi juga tentang entitas yang jejak bisnisnya sangat kental di negeri kita. Laporan PBB ini tak pelak, akan memicu perdebatan panjang dan mungkin, desakan untuk meninjau ulang hubungan bisnis dengan mereka. Sebuah ironi yang pahit menjelang perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-80.

Sumber: inilah