230 Organisasi HAM di Dunia Desak Copot Michelle Bachelet dari Komisaris PBB

Mereka menuduh Bachelet “menutupi kekejaman” Beijing, dalam perjalanannya ke China bulan lalu. Channel News Asia melaporkan, Kamis (9/6).

Kelompok LSM yang banyak mengadvokasi hak-hak Uighur, Tibet, dan Hong Kong, menandatangani pernyataan bersama yang menyerukan “pengunduran diri segera Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia”.

Para penandatangan, yang mencakup sejumlah cabang nasional dan lokal , juga mendesak Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres untuk menahan diri dari mengusulkan masa jabatan kedua, ketika mandatnya berakhir pada akhir Agustus.

Bachelet telah menghadapi kritik luas karena tidak berbicara lebih keras terhadap pelanggaran China selama perjalanan ke wilayah Xinjiang.

Pernyataan LSM mengatakan, Bachelet telah menyia-nyiakan kesempatan langka dan gagal mengatasi pelanggaran hak asasi manusia sistematis yang dilakukan oleh otoritas China.

Ini termasuk tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Turkistan Timur.  Bachelet juga gagal membuat rekomendasi khusus untuk mengatasi beratnya krisis hak asasi manusia di China, khususnya di wilayah Xinjiang.

Kegagalan Bachelet lainnya adalah tidak dapat meminta pertanggungjawaban pemerintah China atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi, meskipun sebelumnya ada seruan pada Juni 2020 oleh lebih dari 50 pakar PBB agar Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia mengambil langkah tegas untuk melindungi hak asasi manusia kebebasan di Cina.

Namun nyatanya, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Michelle Bachelet, justru melegitimasi upaya Beijing untuk menutupi kejahatannya dengan menggunakan nama kampanye kontra-terorisme, dalam menertibkan minoritas di China, khususnya Uighur.

China telah berulang kali menyebut kamp-kamp interniran yang terkenal itu sebagai Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejuruan, tetapi tidak lama kemudian, 'Dokumen Polisi Xinjiang' beredar mengungkapkan bukti penahanan massal ribuan orang Uighur dan perintah dari Beijing untuk memperlakukan tahanan seperti penjahat berbahaya,  bahkan wajib melepaskan tembakan bagi siapa saja yang melarikan diri dari perkemahan.

Banyak pemimpin dunia menanggapi dengan menyerukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM berat di China, tetapi sayangnya Bachelet tetap bungkam.

Sejak 2021, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia juga telah menghentikan komitmennya untuk merilis laporan tentang pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Uighur dan komunitas Turki lainnya di Turkistan Timur.

Hal ini jelas menimbulkan pertanyaan serius tentang kredibilitas Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, terutama dalam memenuhi mandatnya sebagai ujung tombak penegakan hak asasi manusia dunia.

Selama empat tahun masa jabatannya, Bachelet sebagian besar tetap diam tentang krisis hak asasi manusia yang mencengkeram Tibet dan bahkan gagal meminta akses ke negara yang diduduki meskipun tidak ada Komisaris Tinggi yang berkunjung sejak 1998.