Wali Kota Ali Ibrahim Gigih Perjuangkan Kota Tidore Kepulauan Jadi KSPN

Asisten Deputi Bidang Pariwisata Berkelanjutan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Kosmas Harefa mengatakan, kehadirannya untuk mendapingi wali kota berkoordinasi terkait usulan Kota Tidore Kepualauan dapat ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. 

"Kami di sini tentunya untuk mendampingi Pak Capt Ali, karena memang apa yang dibahas hari ini kami sangat paham, karena kami juga mengikuti tahapan-tahapannya. Dua tahun lalu juga dilaksanakan Sail Tidore, kebetulan saya yang mengawal dari Kemenkomarves dan kemarin juga ada Hari Nusantara," ucap Kosmas.

Kosmas juga mengatakan, Tidore jika dilihat dari segi potensinya memang luar biasa, dan jika melihat dari diameter Maluku Utara potensi Kota Tidore Kepulauan juga luar biasa. Untuk itu, Kosmas berharap apa yang diperjuangkan oleh pemerintah dan DPRD Kota Tidore Kepulauan ini agar dapat menjadi perhatian.

Baca Juga: Tren Elektabilitas Terus Turun, Alarm Buat PDI Perjuangan yang Berambisi Cetak Hattrick di Pemilu 2024

"Sebab selama ini di dalam dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional (Ripparnas), Kota Tidore Kepulauan merupakan salah satu KSPN yang meliputi Morotai, tetapi masih terlalu luas, olehnya itu apa yang menjadi harapan dari teman-teman Kota Tidore Kepulauan ini perlu didukung, tentunya dari Kemenkomarves memberikan dukungan yang besar terkait hal ini," jelasnya.

Menanggapi koordinasi tersebut, Direktur Regional III Kemen PPN/Bappenas Ika Retna Wulandari mengatakan, ini peluang yang sangat baik, apalagi sudah dipersiapkan dokumen usulannya, tinggal mengikuti proses-proses yang digariskan oleh Kementerian Pariwisata untuk penyusunan Ripparnas berikutnya, karena Ripparnas itu periodenya sampai tahun 2025, sehingga sedang direview kembali.

"Saya berpandangan, ini merupakan momentum yang baik, jadi pas sekali, nanti langkah-langkahnya bisa kita penuhi bersama, seperti ada kajian-kajian dan penilaian khusus, nanti kita mengikuti prosesnya. Tapi untuk sementara, kami sangat mengapresiasi karena sudah ada dokumen kajian pendukungnya, karena saat ini memang semua berbasis kajian," ujar Ika.

Artikel ini telah lebih dulu tayang di: harianterbit.com