NU: Nunut Urip? Habis Tambang Terbitlah MBG!

NU: Nunut Urip? Habis Tambang Terbitlah MBG!

Oleh: Karyudi Sutajah Putra

Calon Pimpinan KPK 2019-2024

Jakarta – Keberadaan NU kembali digugat usai kisruh pengelolaan tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menuai banyak masalah. 

NU singkatan dari Nunut Urip (numpang hidup) ataukah Nahdatul Ulama?

Diketahui, menjelang lengser dari jabatan Presiden RI, Joko Widodo bagi-bagi izin usaha pertambangan kepada ormas keagamaan. NU dan Muhammadiyah mau menerimanya. 

Sebaliknya, Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Konferensi Waligereja Indonesia (PGI) dan Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) menolaknya.

Bagi-bagi tambang kepada ormas keagamaan oleh Jokowi itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP No 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terbit tanggal 30 Mei 2024.

Namun, jauh sebelum itu Jokowi sudah mengobral janji. Misalnya pada Muktamar NU di Lampung pada Desember 2021, dan diulangi lagi pada pengukuhan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) pada Januari 2022.

Sebab itu, tak heran jika pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 secara faktual para pengurus PBNU lebih cenderung mendukung calon presiden-wakil presiden yang didukung Jokowi, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Akhirnya PBNU benar-benar mendapat konsesi izin tambang seluas 26 ribu hektare di Kalimantan Timur melalui PT Berkah Usaha Muamalah Nusantara (BUMN).

Lantas, apa alasan PBNU mau menerima konsesi tambang?

Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf berdalih, PBNU membutuhkan sumber pendapatan untuk membiayai organisasi dan melihat pengelolaan tambang sebagai peluang, tetapi dengan syarat tidak merugikan masyarakat dan lingkungan.

Kini, ketika masyarakat menolak izin tambang yang telah merusak lingkungan sekitar kawasan wisata Raja Ampat, NU diam saja. Bahkan cenderung membela pengusaha tambang.