Bobby Nasution Dalam Pusaran Korupsi

Nilai proyeknya 231,8 miliar. Kecil memang, jika dibanding Kejaksaan yang menyikat koruptor triliunan.

Untung Luhut Binsar Panjaitan tak lagi menjadi menteri seperti di Pemerintahan Jokowi. Kalau masih menteri, OTT KPK ini bisa dianggap, Kampungan. 

Sudah uang yang diperagakan hanya 200-an juta saja, proyek yang disasar pembangunan jalan di perbatasan Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Seperti tak ada kerjaan lain saja KPK ini, bisa dianggap mengganggu investasi pula. 

Tapi karena ini menyangkut provinsi yang gubernurnya menantu Jokowi, tentu pernyataan yang menyudutkan KPK harus ditimbang betul. 

KPK justru sedang didorong berani agar tak berhenti pada mereka yang di OTT saja.

Mereka yang tahu persis relasi antara Kepala Dinas dan Kepala Daerah, pasti tahu sama tahu saja ke mana saja uang hasil korupsi itu mengalir. 

Sulit mengatakan hanya berhenti pada diri seorang Kepala Dinas saja. Sebab, Kepala Dinas itu bukanlah jabatan karir biasa. 

Ia adalah jabatan politis di mana Kepala Daerah dominan sebagai penentu. 

Umumnya, posisi Kepala Dinas itu diisi oleh mereka, yang meskipun ASN, tapi berperan layaknya seorang tim sukses. 

Kalau ASN-ASN biasa saja, tak mungkin bisa duduk di posisi itu. Posisi itu tak diduduki secara gratis. Semua kepala daerah, tahu persis hal itu.

Berbeda dengan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Menteri PU Doddy Hanggodo langsung bereaksi atas OTT KPK ini. Ia akan memecat anak buahnya yang terlibat. 

Sebab satu dari lima yang ditangkap KPK adalah Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, yang merangkap pejabat pembuat komitmen. Awalnya orang merasa aneh, kok Menteri PU pula yang bereaksi memecat anak buahnya. 

Bukankah Kepala Dinas PUPR adalah anak buahnya Gubernur. Ternyata ada ASN lain berinisial RES yang diduga ASN pusat. 

Menteri PU menganggap OTT KPK ini tamparan keras bagi dirinya di tengah perang terhadap korupsi, sedang gencar disuarakan Presiden.

Tak seperti dulu, kerja KPK akan dibanding-bandingkan dengan Kejaksaan. 

Kejaksaan baru saja mencekal, mantan Mendikbud Nadim Makarim. Apakah KPK akan bisa seberani Kejaksaan? KPK benar-benar sedang diuji. 

Kebetulan, kasus Hasto Kristiyanto sudah hampir sampai di ujung. Kasus OTT di Sumatera Utara ini, akan disorot tajam persis seperti kasus Hasto. 

Sedikit saja KPK terlihat berbelok, maka tuduhan terhadap kasus Hasto bisa jadi menjadi pembenaran. Tentu tak harus dipaksakan pula, kalau memang tak ditemukan bukti. 

Apakah KPK terlanjur masuk dalam kasus OTT ini atau memang sengaja masuk? Waktu akan menjawabnya. ***