Waduh! Sekolah Swasta di Jawa Barat Terancam Bubar, Gegara Kebijakan Nyeleneh Gubernur Dedi Mulyadi?

P2G menilai, memaksakan satu ruang kelas diisi 50 siswa akan berdampak negatif terhadap proses belajar-mengajar dan merugikan baik guru maupun siswa.

Kondisi ruang kelas yang dirancang untuk 36 siswa akan menjadi pengap, suara guru tidak terdengar jelas, apalagi jika siswa berisik.

Ruang gerak siswa dan guru menjadi sempit, interaksi antar siswa terbatas, sarana dan prasarana tidak mencukupi, serta guru kesulitan mengontrol kelas, yang pada akhirnya membuat suasana belajar tidak kondusif.

P2G pun menawarkan sejumlah solusi. Dedi dapat menambah ruang kelas atau rombongan belajar di SMA/SMK negeri.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga bisa menambah unit sekolah baru (USB) dengan syarat mempertimbangkan keberadaan, sebaran, dan keberlanjutan sekolah swasta di sekitarnya.

Daripada memaksakan penambahan jumlah siswa per kelas di luar kapasitas, P2G mendesak Dedi untuk melibatkan sekolah swasta dalam Skema SPMB Bersama, guna menampung anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri karena keterbatasan kuota.

Selain itu, pemerintah dapat memperluas program beasiswa pendidikan, Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta bantuan biaya pendidikan lainnya.

"Skema SPMB Bersama SMA/SMK Swasta ini adalah wujud spirit pelaksanaan makna pesan moral Keputusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang menekankan sekolah dasar gratis baik negeri maupun swasta," ujar Satriawan.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyatakan bahwa kebijakan tersebut hanya berlaku untuk SMA/SMK negeri di beberapa wilayah di Jawa Barat.

Keputusan tersebut diambil sebagai solusi atas keterbatasan jumlah sekolah negeri di beberapa daerah, lantaran banyak orang tua yang tidak mampu menyekolahkan anaknya di sekolah swasta.

Selain keterbatasan sekolah, jarak antara rumah siswa dan sekolah juga menjadi pertimbangan penting dalam kebijakan ini.

"Karena masih banyak siswa yang tidak kebagian tempat di sekolah negeri terdekat dari rumahnya," ucap Dedi.

Sumber: Suara