IKN Terancam Mandek di Era Prabowo? 4 Fakta di Balik Usulan Moratorium Yang Mengguncang Parlemen!

"Soal apakah perlu dimoratorium atau tidak. Nanti kami akan melakukan kajian yang lebih mendalam perlu apa tidaknya ya," kata Bahtra dikutip dari ANTARA.

Sikap DPR yang membuka pintu kajian ini menjadi sinyal kuat bahwa usulan moratorium tersebut dianggap cukup serius dan berdasar untuk tidak diabaikan begitu saja.

3. Benturan Anggaran Raksasa: IKN vs Makan Gratis Prabowo

Inilah inti dari persoalannya: uang. 

Bahtra Banong secara blak-blakan menyebutkan bahwa kajian moratorium IKN tidak bisa lepas dari program-program strategis pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menunjuk langsung pada dua program raksasa: ketahanan pangan dan makan bergizi gratis.

"Karena memang kan kita harus pikirkan... program Presiden Prabowo kan program strategisnya, seperti misalnya ketahanan pangan, makan bergizi gratis, membutuhkan tentu tidak sedikit biaya," ucapnya.

Ini adalah pengakuan telanjang bahwa di hadapan anggaran negara yang terbatas, pemerintah Prabowo harus memilih: melanjutkan pembangunan IKN secara penuh atau memprioritaskan janji kampanye utamanya?

4. Sinyal Kompromi: Kalau Tak Bisa Semua, "Pindahkan Wapres Dulu!"

Di tengah perdebatan "lanjut atau jeda", muncul sebuah jalan tengah yang pragmatis. 

Baik NasDem maupun Komisi II DPR menyuarakan usulan alternatif yang sama: jika pemindahan total dirasa terlalu berat, mulailah secara bertahap dengan memindahkan Wakil Presiden terlebih dahulu untuk berkantor di IKN.

"Memfungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan Wakil Presiden dan beberapa Kementerian/Lembaga prioritas," kata perwakilan NasDem.

Ide ini dianggap sebagai langkah kompromi untuk mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun tanpa harus menguras anggaran secara masif dalam waktu singkat, sekaligus menjadi "tes ombak" efektivitas pemerintahan dari ibu kota baru.

Sumber: Suara