Ateh melanjutkan, berdasarkan pengawasan BPKP, dari target sebesar Rp400 triliun serta komitmen KLD dan BUMN untuk menyerap PDN senilai Rp720,88 triliun, hingga 13 Juni 2022 telah terserap Rp180,72 triliun atau 25 persen dari komitmen.
Meskipun angka yang diserap tidak sedikit, Ateh menyebut ada beberapa permasalahan utama yang harus diselesaikan agar penyerapan makin besar.
"Pada tahap perencanaan KLD kesulitan mengidentifikasi belanja yang dapat dioptimalkan untuk menyerap produk dalam negeri. Ketiadaan daftar rujukan yang komprehensif mengenai PDN dengan TKDN yang baik menjadi salah satu penyebab sulitnya merencanakan belanja PDN," ungkapnya.
Sementara, pada tahap pelaksanaan masih terdapat produk impor yang diserap belanja pemerintah walaupun sudah terdapat PDN subtitusinya. Berdasarkan sampel pengujian atas 853 produk impor yang dibeli, sebanyak 560 produk atau 66 persen harganya lebih murah dibandingkan dengan produk lokal.
"Sementara itu, untuk belanja impor karena ketiadaan produk lokal pengganti, perlu segera didorong pengembangan industri lokal terkait," tutupnya.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur