Sri Mulyani Buka Opsi Gaji Guru Tak Ditanggung Negara, Ekonom: Pernyataan Tak Bermoral

Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mempertanyakan apakah gaji guru dan dosen harus sepenuhnya ditanggung oleh keuangan negara telah memicu polemik tajam.

Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Nailul Huda, menilai pernyataan tersebut tidak memiliki landasan moral maupun akademik, terutama datang dari seorang pejabat publik setingkat menteri.

Kritik keras ini menjadi respons langsung atas ucapan Sri Mulyani yang menyinggung keluhan gaji pendidik di media sosial dan melemparkan wacana partisipasi publik untuk menanggungnya.

Menurut Nailul, pernyataan Menkeu tersebut mengabaikan tanggung jawab fundamental negara dalam mandat konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, yang secara inheren mencakup kesejahteraan para pendidiknya.

"Pernyataan Sri Mulyani sangat tidak berlandaskan secara akademik maupun moral sebagai pejabat," kata Huda saat dihubungi oleh Suara.com, Jumat (8/8/2025).

Huda menyoroti ironi di lapangan, di mana kondisi kesejahteraan guru masih jauh dari ideal. Ia menegaskan bahwa negara tidak bisa melepaskan tanggung jawabnya dalam isu krusial ini.

"Kita miris ada guru yang sudah mengajar puluhan tahun namun hanya mendapatkan gaji yang sangat minim," kata Huda.

Ia menambahkan bahwa realitas guru yang menerima gaji setiap tiga bulan sekali dengan nominal yang kecil adalah bukti nyata bahwa negara belum hadir sepenuhnya.

"Lantas apakah itu tidak masalah jika tidak dibiarkan oleh negara? Itu masalah besar karena negara tidak ikut andil dalam mencerdaskan anak bangsa," tegas Huda.

"Negara, khususnya Kementerian Keuangan, jangan hanya sudah memberangkatkan mahasiswa ke luar negeri, tapi lepas tangan terhadap masalah kesejahteraan guru ataupun dosen."

Polemik ini bermula dari pidato Sri Mulyani dalam acara Konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia, Kamis (7/8/2025).

Dalam forum tersebut, ia menyinggung keluhan yang kerap ia temui di media sosial mengenai rendahnya apresiasi finansial bagi profesi guru dan dosen.

"Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau guru, tidak dihargai karena gajinya tidak besar. Ini salah satu tantangan bagi keuangan negara," kata Sri Mulyani.

Menyusul observasinya, ia kemudian melontarkan pertanyaan yang menjadi pusat kontroversi, membuka wacana mengenai sumber pendanaan alternatif selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi masyarakat?" ujarnya.

Sumber: suara

Foto: Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait opsi gaji guru dan dosen dari partisipasi publik mengundang polemik baru. (Instagram/@smindrawati)