"Sepatutnya presiden mencopot menteri yang bermasalah," pernyataan massa demo yang menyebut diri sebagai Formasi (Forum Masyarakat Anti Korupsi) di lokasi.
Sementara itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kepada wartawan di lingkungan istana, Selasa yang sama, waktu untuk melakukan reshuffle atau perombakan kabinet ditentukan sepenuhnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Yang namanya kabinet itu kewenangan sepenuhnya Presiden. Presiden itu mempunyai hak prerogatif. Presiden mau ganti kapan saja ya terserah Presiden, mau hari ini, mau besok, mau lusa, kewenangan itu sepenuhnya ada pada Presiden," kata Pramono Anung.
Soal reshuffle ini, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno pada Kamis (2/6/2022) lalu menyatakan, saat ini pemerintah Indonesia mengahadapi masalah ekonomi yang harus dijawab secara responsif.
"Kita kan fokus ini banyak sekali permasalahan yang harus ditangani secara cepat. Ekonomi global. Sangat dinamis. Kita harus sangat responsif. Pandemi kita juga harus antisipatif. Jadi kita fokus kerja," ujar Pratikno.
Sumber: genpi.co
Artikel Terkait
Polda Metro Jaya Tangkap Hacker Bjorka
Taqy Malik Punya Waktu 2 Minggu, Lunasi Utang Sengketa Tanah Rp 6,8 Miliar atau Kosongkan 7 Kavling
Terungkap! Rangking MDIS Jauh di Bawah Uncen Papua, Dosen IPB: Gibran Mendaftar Pakai Ijazah Apa?
Mengapa Polisi Sangat Susah Menemukan Handphone Arya Daru yang Hilang?