Analisis Kritik Mahasiswa: Peran dan Strategi Advokasi dalam Demokrasi Indonesia

Oleh: Laksamana Muda TNI (Purn) Adv. Dr. Surya Wiranto, SH MH

Pendahuluan: Kritik Mahasiswa dalam Kerangka Demokrasi Konstitusional

Kritik mahasiswa merupakan bagian inheren dari sistem demokrasi konstitusional Indonesia. Hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 tentang kebebasan menyampaikan pendapat. Artikel ini menganalisis pendekatan advokasi Ketua BEM KM Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, dalam mengkritisi kebijakan pemerintah seperti Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP), Danantara, dan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Analisis menggunakan kerangka teori konsolidasi kekuasaan, civil society, dan akuntabilitas demokrasi.

Posisi Strategis Mahasiswa dalam Sejarah Politik Indonesia

Dalam negara hukum demokratis, kritik terhadap pemerintah adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945). Secara historis, mahasiswa berperan sebagai moral force dan social control, dari Gerakan 1966 hingga Reformasi 1998. Legitimasi hukum peran ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto (2024–2029), kritik terhadap program strategis nasional seperti KDKMP, Danantara, dan MBG menjadi relevan. Setiap kebijakan publik, meski berdasar Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, tetap terbuka untuk dikritik sebagai bagian dari mekanisme checks and balances.

Substansi dan Analisis Kritik terhadap Kebijakan Publik

Pendekatan Tiyo Ardianto menggunakan kerangka analisis sistematis. Kritik terhadap KDKMP, misalnya, menyoroti potensinya sebagai alat konsolidasi politik di tingkat desa, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 74.000 desa. Analisis terhadap Danantara melihat potensi implikasi politik dari keterlibatan aktor ekonomi besar dalam investasi negara.

Sementara, kritik terhadap Program MBG dianalisis dalam kerangka political dependency, di mana bantuan sosial berpotensi menciptakan ketergantungan penerima. Pendekatan ini menunjukkan kapasitas intelektual yang menghubungkan kebijakan dengan dinamika kekuasaan struktural, meski perlu waspada terhadap reduksionisme politik.