Tahun 2022 yang diharapkan menjadi tahun pemulihan bagi banyak negara, kini dibayangi oleh kenaikan harga (inflasi) global akibat gangguan pasokan, terutama pada pangan dan energi, serta akibat adanya konflik di Ukraina. Hal ini menjadi tantangan baru bagi proses pemulihan.
"Kami harus benar-benar selalu berpikiran terbuka dan menyesuaikan kebijakan kami. Jadi, kalibrasi dan rekalibrasi sangat diperlukan. Ini juga yang diskusikan oleh forum G20 dan kita semua benar-benar melihat. Ini tidak seperti satu kebijakan atau arah yang dogmatis, tapi kita harus melihat data dan apa yang perlu didesain ulang dari sisi kebijakan kita," ujar Menkeu Sri Mulyani pada CNA Live Interview, mengutip dari siaran resmi Kementerian Keuangan, Selasa (14/6/2022).
Ia mencontohka, Indonesia yang melakukan kebijakan pelebaran defisit hingga di atas 3 persen saat menghadapi pandemi tahun 2020. Kebijakan tersebut hanya akan dilakukan selama tiga tahun, dan pada tahun 2023 mendatang Indonesia harus kembali ke level defisit di bawah 3 persen.
Menurutnya, kebijakan ini diambil sebagai respons dari peningkatan belanja negara yang naik secara signifikan di sektor kesehatan dan sosial untuk menghadapi pandemi dan mengatasi dampaknya, di mana pada saat yang sama penerimaan negara turun drastis karena ada pembatasan mobilitas untuk mencegah penularan saat itu.
Artikel Terkait
Siapa Sebenarnya Eny Retno? Kisah Istri Gus Yaqut yang Setia 21 Tahun & Lulusan IPB
Korupsi Tambang & Sawit Rp186,48 Triliun: Modus Bocornya Uang Negara Akhirnya Terbongkar!
Unggahan UAS Soal Penolakan Ceramah 2018: Kaitannya dengan Status Tersangka Gus Yaqut Sekarang?
Ayah Prada Lucky Ditangkap TNI: Fakta KDRT, Wanita Simpanan, dan Perlawanan di Pelabuhan