Mantan Intel BIN Sebut Ada Skenario Besar Dalam Demo Ricuh, Aparat & Massa Dikendalikan Sosok Ini!

POLHUKAM.ID - Mantan anggota Intel pada Badan Intelijen Negara (BIN), Kolonel Inf (purn), Sri Radjasa Chandra menyebut ada skenario besar dalam demo yang berakhir ricuh belakangan ini.

Bahkan, menurutnya baik dari massa maupun aparat keamanan dikendalikan oleh satu orang sosok yang sama.

"Bahwa aksi demo kemarin adalah aksi yang menggunakan pola dua pihak dikendalikan. Pedemo dan aparat keamanan dikendalikan oleh satu (sosok). Ini boleh saya katakan bahwa non-state actor. Bukan aktor negara ya, bukan," kata Sri Radjasa saat saat wawancara eksklusif dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra di Kantor Redaksi, Jakarta pada Selasa (2/9/2025).

Menurutnya, sosok yang masih memiliki sahwat yang sangat besar untuk bermain pada kontestasi politik 2029 mendatang menjadi aktor yang menginisiasi aksi demo ini ricuh.

"Kita lihat, bagaimana sahwat Jokowi ini untuk menghadapi 2029 masih sangat besar. Oleh karenanya, ketika ada hambatan terhadap sahwat Jokowi itu itu, akan terjadi. Kan aneh, Pak, kalau sampai saat ini relawan masih dipertahankan. Bahkan ada organisasi baru yang secara eksplisit mendukung Jokowi. Ini kan cawe cawe," tuturnya.

Sri Radjasa mengatakan pengendalian dari sosok yang tak dia sebutkan namanya tersebut membuat fungsi intelijen tak berjalan sehingga negara pun tak bisa mengontrol.

"Kantor polisi dibakar, gedung ini dibakar. Karena kan (ada).pembiaran. Jadi ada agenda dari kejadian ini. Ada agenda besar yang ingin menciptakan situasi chaos," tuturnya.

Sosok yang menginginkan terjadinya kericuhan ini, disebut Sri Radjasa, adalah orang yang masih memilki syahwat untuk berkuasa pada 2029 nanti.

"Kita lihat kronologisnya. Awalnya ada ajakan demo pada 25 Agustus. Itu yang menamakan diri revolusi rakyat Indonesia, narasinya adili Jokowi, makzulkan Gibran dengan mekanisme DPR. Nah, ini dilihat oleh kelompok yang merasa terusik bahwa DPR bisa jadi ancaman," tuturnya.

"Maka dimulailah membangun opini DPR menerima tunjangan begitu besar, DPR menerima gaji yang begitu besar. Sehingga muncul kebencian, langsung berubah, terbentuklah opini bahwa DPR harus dibubarkan," ucapnya.

Sri Radjasa mengatakan penyerangan dan penjarahan yang tak hanya di rumah anggota DPR melainkan rumah pribadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani termasuk aset-aset pemerintahan merupakan bentuk pengalihan agar tidak terlalu terlihat yang menjadi incaran adalah para anggota legislatif.

"Kita lihat bagaimana sahwat Jokowi ini untuk menghadapi 2029 masih sangat besar. Oleh karenanya, ketika ada hambatan terhadap sahwat Jokowi itu itu, akan terjadi. Kan aneh, Pak, kalau sampai saat ini relawan masih dipertahankan. Bahkan ada organisasi baru yang secara eksplisit mendukung Jokowi. Ini kan cawe cawe," tuturnya.

[VIDEO]

Untuk informasi, Polri menyatakan telah menangkap sebanyak 3.195 orang terkait demonstrasi berujung ricuh yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia pada beberapa waktu belakangan ini.

Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, ribuan orang itu ditangkap oleh 15 Polda jajaran pada saat melakukan penegakan hukum.

"3.195 orang yang diamankan di 15 Polda di wilayah Indonesia," kata Trunoyudo dalam keteranganya, Senin (1/9/2025).

Selain itu Trunoyudo juga menuturkan, bahwa dari ribuan orang tersebut 55 diantaranya kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Sedangkan sebanyak 387 orang telah dipulangkan dan 2.753 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan oleh petugas.

Sementara itu berdasarkan data yang diterima, dari 15 Polda yang melakukan penangkapan, Polda Metro Jaya jadi institusi yang paling banyak menangkap para demonstran yang terlibat kericuhan yakni sejumlah 1.240 orang.

Berikut adalah rincian jumlah orang yang ditangkap dalam peristiwa demonstrasi di sejumlah wilayah;

1. Polda Metro Jaya: (1.240 orang)

2. Polda Jatim: (709 orang: 173 telah dipulangkan, 485 dalam tahap pemeriksaan, dan 51 ditetapkan tersangka);

3. Polda Jateng: (653 orang: dalam tahap pemeriksaan);

4. Polda Jabar: (147 orang: 23 telah dipulangkan, 124 dalam tahap pemeriksaan);

5. Polda Bali: (138 orang: 38 telah dipulangkan, 100 dalam tahap pemeriksaan);

6. Polda Kalbar: (91 orang: 86 telah dipulangkan, 5 dalam tahap pemeriksaan);

7. Polda Sumsel: (63 orang: dalam tahap pemeriksaan);

8. Polda DIY: (60 orang: dalam tahap pemeriksaan);

9. Polda Sumut: (50 orang: 48 telah dipulangkan, 2 dalam tahap pemeriksaan karena positif narkoba);

10. Polda Jambi: (17 orang: telah dipulangkan);

11. Polda Banten: (15 orang: dalam tahap pemeriksaan);

12. Polda Sulbar: (6 orang: dalam tahap pemeriksaan);

13. Polda Papua Barat Daya: (4 orang: ditetapkan tersangka);

14. Polda Sulteng: (1 orang: telah dipulangkan);

15. Polda NTB: (1 orang: telah dipulangkan).

Sumber: Tribun