KISAH Tengku Munirwan, Kades Inovator Benih Padi IF8 Yang Bikin Panen Melimpah Tapi Dipenjara

POLHUKAM.ID - Di tengah semangat membangun desa lewat pertanian, kisah ironis menimpa seorang kepala desa di Aceh pada 2019 silam.

Tengku Munirwan, Kepala Desa (Keuchik) Meunasah Rayeuk, Kecamatan Nisam, Aceh Utara, yang pernah meraih penghargaan tingkat nasional berkat inovasi pertaniannya, justru harus berurusan dengan hukum.

Alih-alih diapresiasi, ia dipolisikan karena benih padi unggul hasil pengembangannya dianggap belum memiliki sertifikat resmi.

Lantas, bagaimana kisah Munirwan, sang inovator benih padi IF8 yang sempat menyejahterakan warganya, tetapi akhirnya harus berhadapan dengan jeruji besi?

Berawal dari aduan pemerintah daerah

Tengku Munirwan ditahan Polda Aceh usai adanya aduan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa benih padi IF8 yang ia sebarkan belum memiliki sertifikasi resmi.

Benih tersebut diketahui telah diedarkan ke komunitas petani di sejumlah wilayah Aceh Utara.

Direktur Koalisi NGO HAM, Zulfikar, selaku pendamping hukum Munirwan, pada Juli 2019 lalu mengungkapkan bahwa kliennya mulai ditetapkan sebagai tersangka pada Selasa (23/7/2019).

Ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 juncto Pasal 2 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

“Dia (Munirwan) dipanggil sebagai saksi, kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka,” ungkap Zulfikar kala itu.

Menurutnya, penangkapan Munirwan dilakukan berdasarkan laporan tertulis Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh yang menuding adanya penyaluran benih tanpa label.

Surat tersebut juga saat itu ditembuskan ke Menteri Pertanian RI, Gubernur Aceh, dan Dinas Pertanian serta Pangan Aceh Utara.

Benih berawal dari program pemerintah

Sekretaris Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Aceh, Al Fadhir, sempat menyayangkan langkah hukum yang ditempuh pemerintah.

Menurut dia, benih padi IF8 yang dikembangkan Munirwan sejatinya berasal dari bantuan Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf, pada 2017.

“Padahal bibit padi IF8 itu awalnya diberikan oleh gubernur dan merupakan bagian dari program ketahanan pangan Pemerintah Aceh (Aceh Traue),” jelasnya pada 2019.

Al Fadhir menambahkan, pengembangan IF8 justru sejalan dengan program pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendes Nomor 4 Tahun 2015.

Bahkan, pada 2018, Munirwan sempat meraih penghargaan nasional peringkat dua dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berkat inovasinya.

“Setelah ada bursa inovasi itu, seluruh desa di Aceh Utara mulai menanam IF8 karena terbukti meningkatkan hasil panen petani,” katanya.

Alasan polisi menahan Munirman

Dilansir dari Kompas.com, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Aceh pada 2019 menegaskan, penahanan dilakukan karena dugaan pelanggaran hukum dalam distribusi benih padi IF8.

Kombes Pol Teuku Saladin, kala itu Direskrimsus Polda Aceh, menyatakan Munirwan diduga mengedarkan benih tanpa label resmi melalui PT Bumades Nisami Indonesia (BNI), perusahaan yang ia pimpin, bukan lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).