POLHUKAM.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, membantah bahwa foto cetakan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), yang beredar luas di media sosial adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh KPK.
Adapun, dokumen LHKPN yang difoto warganet untuk membungkus bawang itu ramai di media sosial.
"Kami pastikan bahwa itu bukan dokumen cetak dari KPK," kata Budi kepada wartawan yang dikutip pada Kamis, 18 September 2025.
Budi menjelaskan bahwa segala pelaporan saat ini dilakukan secara daring.
Para wajib lapor bisa mengakses elhkpn.kpk.go.id dan melanjutkan melaporkan hartanya.
"Kemudian dikirimkan ke KPK. Nah, sebelum wajib lapor ini men-submit atau menyetujui untuk dilaporkan, KPK memberikan rangkuman dari apa yang sudah diisi oleh pihak pelapor. Ya, baik aset-asetnya, penghasilannya, termasuk keluarga yang menjadi tanggungan," ujar Budi.
Nantinya, kata Budi, ketika pelapor sudah setuju dengan data-data yang dilampirkan, maka kemudian akan dikirimkan ke KPK
Budi menambahkan bahwa semua keterangan ini membuat KPK yakin dokumen yang jadi bungkus bawang itu bukan miliknya.
"Karena memang kami tidak pernah mencetak dokumen LHKPN namun dokumen itu bisa diungguh dan dicetak oleh pihak pelapor," tegasnya.
"Kejadian ini sekaligus kami mengimbau kepada masyarakat, termasuk para wajib lapor LHKPN, untuk selalu hati-hati waspada terhadap keamanan data pribadi. Jangan sampai data pribadi ini disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," pungkasnya.
Ramai di media sosial di akun facebook Aris Setiawan mengunggah dirinya membeli bawang yang dibungkus dengan dokumen yang diduga diterbitkan KPK.
"Beli bawang dapet bungkus dokumen KPK n*irr," ujarnya dalam keterangan foto tersebut.
Artikel Terkait
TERBONGKAR! Ada Temuan Surat Dari Kementerian Era Jokowi Setarakan UTS Insearch Dengan SMK Demi Gibran
TERBONGKAR! Ada Temuan Surat Dari Kementerian Era Jokowi Perintah Setarakan UTS Insearch Dengan SMK Demi Gibran
MIRIS! Nasib Pengusaha Alsintan Korban Janji Manis Jokowi Pada 2015, Kini Asetnya Disita Karena Tak Kuat Lunasi Pajak
Kok Bisa Ya Jadi Pemimpin Indonesia Hasil Nipu?