Ijazah Gibran Cuma Setara Kursus Persiapan Kuliah Bukan SMA? Gugatan Rp125 T Siap Bongkar Semuanya!

POLHUKAM.ID - Keabsahan kursi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali digoyang, kali ini dari meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Sebuah gugatan perdata senilai Rp125 triliun dilayangkan oleh pengacara Subhan Palal, mempersoalkan keaslian dan kesetaraan ijazah yang digunakan Gibran saat mendaftar di Pilpres 2024.

Gugatan yang terdaftar dengan nomor 583/Pdt.G/2025 PN Jakpus ini menuding Gibran telah melakukan perbuatan melawan hukum. 

Inti masalahnya adalah dugaan bahwa dokumen pendidikan dari Orchid Park Secondary School dan UTS Insearch Sydney yang digunakan Gibran tidak setara dengan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) di Indonesia, yang merupakan syarat mutlak pencalonan.

Subhan Palal, dalam gugatannya yang diajukan pada Senin (8/9/2025), menilai dokumen tersebut tidak lebih dari sekadar sertifikat kursus atau program matrikulasi persiapan kuliah. 

Hal ini, menurutnya, telah merugikan tidak hanya dirinya, tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang haknya untuk mendapatkan pemimpin dengan kualifikasi sah telah dilanggar.

"Dalam gugatannya, Subhan meminta majelis hakim menyatakan Gibran dan Komisi Pemilihan Umum telah melakukan perbuatan melawan hukum. Ia meminta pengadilan menyatakan Gibran tidak sah menjadi Wakil Presiden periode 2024-2029," demikian bunyi salah satu poin tuntutan.

Keraguan ini semakin diperkuat oleh analisis dari pakar Neuroscience Behavior sekaligus pegiat media sosial, dr. Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa. 

Melalui akun media sosial X miliknya, Dokter Tifa secara blak-blakan menyebut dokumen pendidikan Gibran tidak layak disebut ijazah SMA.

“Ya cuma selembar kertas ngga jelas ini, satu-satunya dokumen yang digunakan Gibran untuk melegitimasi dan menjustifikasi bahwa dia pernah ‘SMA’,” tulisnya, dikutip Sabtu (20/9/2025).

Dokter Tifa membedah lebih dalam mengenai UTS Insearch, Sydney, salah satu institusi tempat Gibran menempuh pendidikan. 

Menurutnya, lembaga tersebut bukanlah institusi pendidikan formal setingkat SMA.

“Padahal, UTS Insearch, sebuah lembaga non formal yang pernah dibuat oleh UTS, hanya menyediakan semacam Preparation Class untuk siapapun yang ingin kuliah di UTS, atau University Technology of Sydney,” tambahnya. 

“Preparation Class ini semacam kelas foundation, atau kelas persiapan, untuk menempuh Ujian Masuk ke UTS,” sebutnya.

Dengan durasi pendidikan yang menurutnya sangat singkat, Tifa menilai penyetaraan yang dilakukan tidaklah pantas, apalagi untuk jurusan yang diklaim Gibran.

“Dan pelaksanaannya pun hanya 6 bulan bersih. Jadi sama sekali tidak eligible untuk disetarakan Kelas 12 SMK, apalagi jurusan Akuntansi, seperti yang dinyatakan dalam surat keterangan Dirjen Dikti ini,” jelasnya.

Fakta bahwa lembaga tersebut kini sudah tidak ada lagi semakin menambah keraguan. 

“Dan parahnya lagi, UTS Insearch ini sekarang sudah tidak ada lagi alias sudah dibubarkan,” lanjutnya.

Gugatan Rp125 triliun yang dilayangkan Subhan Palal bukan untuk keuntungan pribadi, melainkan untuk disetorkan kembali ke kas negara sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita seluruh rakyat Indonesia. 

Kini, bola panas ada di tangan majelis hakim untuk membuktikan apakah fondasi pendidikan sang wakil presiden benar-benar kokoh atau hanya sebatas 'kelas persiapan'.

Sumber: Suara