POLHUKAM.ID -Kepala Staf Presiden (KSP), Muhammad Qodari mengungkapkan, dari 8.549 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ternyata hanya 34 dapur yang memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) hingga 22 September 2025.
Selain itu, dari 1.379 SPPG, hanya 423 yang memiliki Prosedur Operasi Standar (SOP) keamanan pangan, dan bahkan hanya 312 yang benar-benar menerapkannya.
Analis kebijakan pemerintah dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung menilai data-data yang disampaikan Muhammad Qodari tersebut sangat miris.
“Ini jelas ada sebuah kelalaian. Meskipun kita tahu BGN pasti punya problem SDM terbatas untuk pengawasan, itu bukan pembenaran yang mentolerir terjadinya keracunan massal," kata Nasky dalam keterangan elektronik di Jakarta, Minggu 28 September 2025.
Nasky menegaskan bahwa MBG adalah program mulia Presiden Prabowo Subianto. Ia melihat MBG sebagai investasi jangka panjang untuk menciptakan anak-anak bangsa yang sehat, unggul, dan cerdas dari akar paling dasar.
“MBG adalah investasi terbaik sebuah bangsa dan program mulia dari Presiden Prabowo," kata Nasky.
Nasky menekankan, masalah besar yang harus segera diatasi adalah pembenahan dan reformasi total. Penyelenggara yang tidak berkompeten atau gagal harus diganti.
Sumber: RMOL
Artikel Terkait
Bongkar Dugaan Korupsi Pengadaan LNG, KPK Buka Peluang Panggil Lagi Ahok dan Nicke Widyawati
Muktamar X PPP, Agus Suparmanto Klaim Kalahkan Mardiono
Pakar Hukum Nilai Ada Mens Rea Khalid Basalamah di Kasus Kuota Haji
Ngeri! PBB Ungkap Serangan Israel ke Gaza Makin Gila, Satu Bom Jatuh Setiap 8-9 Menit