Demokrat Dukung Menkeu Sri Mulyani: Utang Kereta Cepat Tak Boleh Dibayar Pakai APBN

- Sabtu, 11 Oktober 2025 | 14:25 WIB
Demokrat Dukung Menkeu Sri Mulyani: Utang Kereta Cepat Tak Boleh Dibayar Pakai APBN

Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: Ini Baru Keren!

Keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh menuai dukungan. Sikap ini dianggap sebagai langkah berani menjaga disiplin fiskal negara.

Politikus Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, memberikan apresiasi dengan komentar pedas. Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya! ujarnya dalam pernyataan yang beredar luas. Pernyataan ini menyoroti penolakan terhadap praktik dimana rakyat selalu menanggung beban utang proyek yang bermasalah.

Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya Soal Utang KCJB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCJB melalui APBN. Ia menekankan bahwa proyek ini adalah hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab finansialnya tidak dapat dialihkan ke negara.

Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis, tegas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Peran BPID Danantara dan Prinsip Akuntabilitas

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mendorong peran BPID Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga yang mencari solusi restrukturisasi keuangan jangka panjang tanpa melibatkan APBN secara langsung.

Halaman:

Komentar

Terpopuler