Menkeu Purbaya Tegas Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh Pakai APBN, Politikus Demokrat: Ini Baru Keren!

Keputusan tegas Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menolak penggunaan APBN dalam menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Whoosh menuai dukungan. Sikap ini dianggap sebagai langkah berani menjaga disiplin fiskal negara.

Politikus Partai Demokrat, Ricky Kurniawan, memberikan apresiasi dengan komentar pedas. Ini baru keren… 👍 Ditanggung penikmat rente korupsinya aja utangnya! ujarnya dalam pernyataan yang beredar luas. Pernyataan ini menyoroti penolakan terhadap praktik dimana rakyat selalu menanggung beban utang proyek yang bermasalah.

Pernyataan Resmi Menkeu Purbaya Soal Utang KCJB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek KCJB melalui APBN. Ia menekankan bahwa proyek ini adalah hasil kerja sama konsorsium badan usaha, sehingga tanggung jawab finansialnya tidak dapat dialihkan ke negara.

Proyek kereta cepat ini dijalankan oleh konsorsium, jadi tidak adil jika seluruh beban keuangannya dialihkan ke APBN. Negara tidak bisa terus-menerus menjadi penanggung risiko dari keputusan bisnis, tegas Purbaya dalam konferensi pers di Jakarta.

Peran BPID Danantara dan Prinsip Akuntabilitas

Purbaya menjelaskan bahwa pemerintah mendorong peran BPID Danantara (Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara) sebagai lembaga yang mencari solusi restrukturisasi keuangan jangka panjang tanpa melibatkan APBN secara langsung.

Danantara bisa menjadi solusi korporat. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi tempat menampung semua kesalahan perencanaan atau kelebihan biaya, tegasnya. Prinsip ini mendapatkan apresiasi dari Ricky Kurniawan yang menilai langkah Menkeu melindungi uang rakyat.

Profil Utang Kereta Cepat Whoosh dan Risiko yang Dihadapi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menghadapi realitas berat dengan pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus menanggung utang besar ini.

Keputusan Menkeu ini berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, terutama dari Tiongkok, dan menghadapi tantangan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang segera jatuh tempo. Namun, banyak pengamat menilai langkah ini memberikan sinyal positif bagi reformasi fiskal dan akuntabilitas korporasi BUMN.

Dukungan Lintas Kalangan dan Momentum Reformasi Fiskal

Dukungan dari politisi seperti Ricky Kurniawan menunjukkan isu ini melampaui batas politik, menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente. Keputusan Purbaya dinilai sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk menciptakan preseden bahwa proyek bermasalah tidak lagi bisa berlindung di balik APBN.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN