Demokrat Dukung Menkeu Sri Mulyani: Utang Kereta Cepat Tak Boleh Dibayar Pakai APBN

Danantara bisa menjadi solusi korporat. Prinsipnya, APBN tidak boleh menjadi tempat menampung semua kesalahan perencanaan atau kelebihan biaya, tegasnya. Prinsip ini mendapatkan apresiasi dari Ricky Kurniawan yang menilai langkah Menkeu melindungi uang rakyat.

Profil Utang Kereta Cepat Whoosh dan Risiko yang Dihadapi

Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung menghadapi realitas berat dengan pembengkakan biaya dari estimasi awal sekitar Rp86 triliun menjadi lebih dari Rp114 triliun. Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harus menanggung utang besar ini.

Keputusan Menkeu ini berisiko memicu ketegangan dengan kreditur, terutama dari Tiongkok, dan menghadapi tantangan pembayaran bunga dan pokok pinjaman yang segera jatuh tempo. Namun, banyak pengamat menilai langkah ini memberikan sinyal positif bagi reformasi fiskal dan akuntabilitas korporasi BUMN.

Dukungan Lintas Kalangan dan Momentum Reformasi Fiskal

Dukungan dari politisi seperti Ricky Kurniawan menunjukkan isu ini melampaui batas politik, menjadi simbol perlawanan terhadap praktik rente. Keputusan Purbaya dinilai sebagai momentum penting bagi Indonesia untuk menciptakan preseden bahwa proyek bermasalah tidak lagi bisa berlindung di balik APBN.

Sumber: Politikus Demokrat Dukung Menkeu Purbaya Tolak Bayar Utang Kereta Cepat Pakai APBN