Analisis Kerugian Kereta Cepat Whoosh dan Masalah Sistemik BUMN
Polemik kerugian Kereta Cepat Whoosh (KCJB) kembali mencuat. Isu mark-up biaya investasi dan kerugian operasional yang besar memicu perdebatan publik. Mantan Presiden Joko Widodo membela kebijakan ini dengan menyebut kerugian BUMN wajar karena proyek ini memiliki keuntungan sosial.
Bahaya Normalisasi Kerugian BUMN
Pernyataan tersebut dinilai berbahaya karena menormalisasi kerugian uang rakyat dengan dalih manfaat sosial yang tidak terukur. Proyek kereta cepat Whoosh dibangun lebih karena ambisi politik dan kebanggaan teknologi, bukan kebutuhan transportasi riil masyarakat. Tiket yang mahal dan jaringan terbatas membuat klaim manfaat sosial menjadi tidak relevan.
Struktur Permodalan yang Bermasalah
Skema pendanaan Whoosh menggunakan kombinasi Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman luar negeri, dan investasi BUMN. Struktur ini membuat seluruh risiko ditanggung rakyat, sementara kontrol berada di tangan elite. Ketika proyek merugi, rakyat diminta memaklumi, sementara pengambil keputusan lepas tangan.
Kondisi Krisis BUMN Nasional
Masalah kerugian tidak hanya terjadi pada KCJB. Data 2024 menunjukkan 7 dari 47 BUMN mengalami kerugian. Total aset BUMN Rp10.950 triliun dengan utang mencapai Rp7.506 triliun - dua kali lipat dari modal sendiri. Beban utang dan bunga yang tinggi menyedot potensi keuntungan untuk negara.
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!