Analisis Kerugian Kereta Cepat Whoosh dan Masalah Sistemik BUMN
Polemik kerugian Kereta Cepat Whoosh (KCJB) kembali mencuat. Isu mark-up biaya investasi dan kerugian operasional yang besar memicu perdebatan publik. Mantan Presiden Joko Widodo membela kebijakan ini dengan menyebut kerugian BUMN wajar karena proyek ini memiliki keuntungan sosial.
Bahaya Normalisasi Kerugian BUMN
Pernyataan tersebut dinilai berbahaya karena menormalisasi kerugian uang rakyat dengan dalih manfaat sosial yang tidak terukur. Proyek kereta cepat Whoosh dibangun lebih karena ambisi politik dan kebanggaan teknologi, bukan kebutuhan transportasi riil masyarakat. Tiket yang mahal dan jaringan terbatas membuat klaim manfaat sosial menjadi tidak relevan.
Struktur Permodalan yang Bermasalah
Skema pendanaan Whoosh menggunakan kombinasi Penyertaan Modal Negara (PMN), pinjaman luar negeri, dan investasi BUMN. Struktur ini membuat seluruh risiko ditanggung rakyat, sementara kontrol berada di tangan elite. Ketika proyek merugi, rakyat diminta memaklumi, sementara pengambil keputusan lepas tangan.
Kondisi Krisis BUMN Nasional
Masalah kerugian tidak hanya terjadi pada KCJB. Data 2024 menunjukkan 7 dari 47 BUMN mengalami kerugian. Total aset BUMN Rp10.950 triliun dengan utang mencapai Rp7.506 triliun - dua kali lipat dari modal sendiri. Beban utang dan bunga yang tinggi menyedot potensi keuntungan untuk negara.
Artikel Terkait
Ressa Rizky Rosano Buka Suara: Benarkah Sudah Nikah & Punya Anak di Usia 17 Tahun?
PPATK Bongkar Skandal Emas Ilegal Rp155 Triliun: Devisa Negara Bocor ke Singapura?
Habib Bahar bin Smith Ditahan! Ini Pasal Berat yang Menghantuinya
Rahasia Pertemuan Prabowo dengan Tokoh Kunci: Isu Polri, Gaza, dan Pemberantasan Korupsi Terbongkar!