Misteri Kerugian Whoosh: Fakta Mengejutkan di Balik Proyek Kereta Cepat yang Bikin Geleng-Geleng

Transparansi yang Menurun

Akuntabilitas BUMN semakin memprihatinkan. Laporan keuangan banyak yang tidak diaudit dan disembunyikan dari publik. Kondisi ini menunjukkan pemerintah tidak bekerja dalam kerangka akuntabilitas rakyat, melainkan menjadi ruang tertutup bagi oligarki.

Solusi Demokratisasi BUMN

Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, semangat konstitusi ekonomi Indonesia adalah demokrasi ekonomi, bukan korporatisme negara. Sayangnya, UU BUMN mewajibkan seluruh BUMN berbadan hukum PT, menutup peluang koperasi sebagai model badan hukum BUMN.

Solusi fundamental yang ditawarkan adalah demokratisasi BUMN melalui sistem koperasi publik. Model ini memungkinkan rakyat menjadi pemilik langsung yang dapat mengontrol kebijakan dan menikmati hasil usaha. Contoh sukses implementasi model ini dapat dilihat pada National Rural Electric Cooperative Association (NRECA) di Amerika Serikat.

Revisi UU BUMN sebagai Jalan Keluar

Revisi UU BUMN mutlak diperlukan untuk mengakui koperasi sebagai badan hukum alternatif perusahaan publik. Demokratisasi BUMN akan mengembalikan akuntabilitas dan efisiensi, sekaligus mencegah proyek-proyek bermasalah seperti Whoosh di masa depan.

Kereta Cepat Whoosh menjadi simbol kegagalan sistem BUMN yang otoriter dan elitis. Hanya dengan demokratisasi melalui koperasi publik, kekayaan negara dapat benar-benar dikembalikan kepada rakyat sesuai amanat konstitusi.