Kontroversi Jepang: Pernyataan PM Takaichi Soal Taiwan dan Wacana Ubah Prinsip Non-Nuklir

Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai Taiwan dan wacana penyesuaian "Tiga Prinsip Non-Nuklir" memicu gelombang kritik dan kekhawatiran di dalam negeri. Berbagai kalangan menilai langkah ini berisiko meningkatkan ketegangan dengan Tiongkok dan menggeser kebijakan keamanan Jepang.

Pernyataan Kontroversial Takaichi Soal Taiwan Dikritik Berbagai Pihak

Berbagai tokoh politik senior Jepang mengkritik pernyataan PM Takaichi yang menyebut "situasi Taiwan" dapat menjadi kondisi krisis eksistensial bagi Jepang. Mantan PM Yukio Hatoyama menegaskan Taiwan adalah bagian tak terpisahkan dari Tiongkok dan merupakan urusan dalam negeri Tiongkok, sehingga Jepang tidak berhak ikut campur.

Ketua Partai Komeito, Tetsuo Saito, menyatakan pernyataan itu "sangat mengejutkan" dan harus dikoreksi. Sementara Ketua Partai Sosial Demokrat, Mizuho Fukushima, menilai argumen tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena Taiwan bukan negara merdeka.

Protes Masyarakat dan Pelanggaran Dokumen Hukum

Aksi protes digelar oleh warga dan kelompok masyarakat di Tokyo. Mereka menuntut penjelasan pemerintah dan mengecam pernyataan Takaichi. Para pengkritik menyatakan pernyataan Takaichi melanggar "Pernyataan Bersama Jepang-Tiongkok 1972" yang mengakui Pemerintah RRT sebagai satu-satunya pemerintah sah Tiongkok dan bahwa Taiwan adalah bagian dari wilayah RRT.