Rieke Diah Pitaloka Sentil Menkeu: Data BPJS PBI Sebut 50% Rakyat Indonesia Miskin?

Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, melontarkan kritik tajam kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat konsultasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026). Kritik ini menyoroti validitas data Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai tidak sinkron dan berpotensi memunculkan gambaran kemiskinan yang keliru di Indonesia.

Hitungan Matematis yang Mengejutkan: 50,31% Penduduk Miskin?

Rieke memaparkan analisis data terbaru per Februari 2026. Jumlah peserta PBI yang ditanggung APBN mencapai 96,5 juta, sementara yang dibebankan pada APBD sekitar 47,3 juta. Total keseluruhan peserta PBI adalah 143,9 juta.

"Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 287 juta jiwa, maka jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini mencapai 50,31%," ujar Rieke seperti dikutip dari Kompas TV.

Politisi PDI Perjuangan itu kemudian melontarkan pertanyaan retoris kepada Menkeu Purbaya: "Apakah ini data yang faktual? Karena kalau 50,31%, apa kategori negara kita jika separuh lebih rakyatnya tidak mampu? Tentu ini bukan kondisi yang baik-baik saja."

Pesan Keras untuk Presiden Prabowo dan Pemerintah

Rieke mengingatkan kembali mandat Presiden Prabowo Subianto agar kebijakan tidak lagi hanya berbasis data statistik yang tidak sesuai kebutuhan riil rakyat. Ia menegaskan, Undang-Undang SJSN dan BPJS yang diperjuangkannya tahun 2011 lahir demi prinsip kegotongroyongan dan nirlaba.

Sebagai langkah konkret, Rieke memberikan dua rekomendasi utama kepada pemerintah:

1. Reaktivasi Peserta: Meminta 120.472 peserta yang dinonaktifkan segera diaktifkan kembali karena menyangkut nyawa manusia. Biayanya sekitar Rp 15,1 miliar dari anggaran yang sudah dialokasikan.
2. Ekosistem Data Terintegrasi: Membenahi ekosistem data mulai dari tingkat desa dan kelurahan. "Saya yakin anggaran tepat sasaran jika data tepat sasaran. Basis anggaran adalah data dasar negara," tegasnya.