Rieke Diah Pitaloka Bongkar Data BPJS: Benarkah Separuh Rakyat Indonesia Miskin?

Rieke juga mengapresiasi inisiatif RUU Satu Data Indonesia dalam Prolegnas Prioritas 2026, menekankan bahwa pembenahan data adalah harga mati bagi nasib jutaan rakyat.

Menkeu Purbaya Akui Ada Masalah Manajemen dan Sosialisasi

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan kegelisahannya terkait manajemen operasional program JKN untuk PBI. Purbaya menyoroti lonjakan penonaktifan peserta PBI JKN pada Februari 2026 yang mencapai 11 juta orang (10% dari total kuota).

Padahal, APBN 2026 mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar Rp 247,3 triliun, dengan dukungan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta orang mencapai Rp 27,3 triliun. Menkeu heran, anggaran besar justru diiringi gejolak protes masyarakat.

"Sekitar 41% masyarakat PBI JKN saat ini berada pada desil 6-10, yang secara ekonomi seharusnya tidak masuk kategori penerima bantuan. Ini yang harus kita pertajam sasarannya," tegas Purbaya.

Ia menduga masalah utama adalah proses pemutakhiran data tanpa sosialisasi yang memadai. Purbaya meminta agar penonaktifan peserta diberi masa transisi 2-3 bulan untuk antisipasi.

Reformasi JKN: Rencana Penghapusan Utang dan Denda

Sebagai bagian dari reformasi JKN, Purbaya mengungkap pemerintah sedang menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang penghapusan piutang iuran dan denda bagi peserta mandiri (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) kelas 3.

Langkah ini bertujuan membersihkan tunggakan masa lalu dan mendorong masyarakat kembali aktif dalam sistem jaminan kesehatan. "Intinya, ini masalah operasional, manajemen, dan sosialisasi yang harus dibereskan secepatnya," pungkas Menkeu.

Kesimpulan: Polemik data BPJS PBI yang disoroti Rieke Diah Pitaloka menyoroti urgensi pembenahan data tunggal dan tata kelola program sosial. Akurasi data menjadi kunci agar anggaran kesehatan triliunan rupiah tepat sasaran dan tidak merugikan citra pemerintah di mata rakyat.