DPR Desak BPJPH Segera Sertifikasi Halal Dapur Program Makan Bergizi Gratis

Komisi VIII DPR RI memberikan kritik keras kepada Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Haikal Hassan. Sorotan utama adalah belum dimilikinya sertifikat halal pada dapur dan rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan program prioritas pemerintah.

Kritik dari Anggota DPR Terkait Sertifikasi Halal MBG

Kritik tersebut disampaikan secara langsung oleh Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Aprozi Alam, dalam rapat kerja dengan BPJPH di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin, 9 Februari 2026.

Aprozi menyatakan bahwa narasi pemerintah tentang produk halal yang mendunia tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Ia mengungkapkan bahwa di daerah pemilihannya, Provinsi Lampung, belum satu pun rumah potong ayam pemasok MBG yang memiliki sertifikat halal, termasuk dapur pengolahannya.

Keraguan Kehalalan dan Kaitannya dengan Kasus Keracunan

Kondisi ini, menurut Aprozi, menimbulkan keraguan serius masyarakat terhadap kehalalan bahan pangan yang dikonsumsi. Ia bahkan menyoroti kemungkinan terjadinya penyimpangan jenis daging yang digunakan.

Lebih lanjut, legislator dari Dapil Lampung II ini mengaitkan absennya sertifikasi halal dengan sejumlah kasus keracunan makanan dalam program MBG yang pernah diberitakan media. Ia menegaskan bahwa ketiadaan jaminan halal dari hulu ke hilir berpotensi membahayakan konsumen.