Hasil Survei: Penolakan Orang Berlatar Belakang FPI Menjadi Tetangga, Guru Negeri, dan Pejabat Publik Tidak Mencapai 50 Persen

Menurut Pendiri SMRC, Saiful Mujani, sumber intoleransi di samping nilai-nilai yang dianut dan tidak disetujui oleh masyarakat, juga mencakup aspek legalnya, yakni jika negara tidak mengakui.

“Faktor negara seperti undang-undang dan ideologi yang dianut negara membentuk perilaku masyarakat,” jelas Saiful sebagaimana dalam keterangan resmi yang diterima redaksi wartaekonomi.co.id, dikutip Jumat (24/6/22).

Saiful juga mengatakan bahwa isu toleransi masih jadi masalah serius di Indonesia.

“Dan saya yakin itu menjadi sumber bagi tidak mudahnya berkembangnya kebebasan dan demokrasi di negara kita,” pungkasnya.

Saiful pun menegaskan bahwa dalam sisi toleransi, siapapun baik dari kelompok kiri ataupun kanan harus mendapat haknya sebagai warga negara.

Baca Juga: Yang Kemarin Taruhan Alphard Mohon Siap-siap! Selain Jusuf Kalla, Dua King Maker Lain Bisa Dukung Anies Baswedan Jadi Calon Presiden

“Dalam toleransi, mau kiri atau kanan, mereka tidak boleh kehilangan hak-haknya sebagai warga negara,” jelas doktor ilmu politik lulusan Ohio State University, Amerika Serikat itu.

Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan.

Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1220 responden.Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1060 atau 87%. Sebanyak 1060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,07% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).

Sumber: republika.co.id