Baru Di Era Jokowi Indonesia Timur Diperhatikan, Bara JP: Dukungan 3 Periode Tanggung Jawab Moral Kami

Hal itu dikatakan Utje Gustaaf saat memberikan sambutan dalam acara Halal Bi Halal Gerakan 3 Periode di Sekretariat Nasional Jokpro 2024, Jakarta, Sabtu (25/6/2022). 

Menurut Utje Gustaaf, keadilan negara kepada masyarakat di wilayah Indonesia Timur baru dirasakan di tahun 2014, setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945. Menariknya, keadilan ini dirasakan bertepatan dengan terpilihnya Joko Widodo alias Jokowi sebagai Presiden Indonesia. Hak ini tak lepas dari sikap cuek pemimpin negara, dan wilayah Indonesia timur sering dianak tirikan oleh negara.

“Sebagai relawan dari Indonesia Timur saya sangat mengapresiasi beliau, 69 tahun kami adalah anak tiri bangsa ini dan sejak 2014 kami anak kandung ibu pertiwi. Apa yang Bara JP lakukan mendukung tiga periode itu merupakan tanggungjawab moral kami kepada negeri ini,” kata 

Menurut Utje Gustaaf, kepemimpin Indonesia ke depan harus dipegang oleh Jokowi karena terbukti dengan kerjanya. Utje melanjutkan, dari tujuh Presiden Indonesia hanya Jokowi yang memahami betul kehidupan masyarakat Indonesia secara menyeluruh, dari Sabang sampai Merauke. 

“Usia saya 61 tahun, artinya merasakan semua kepemimpinan Presiden, termasuk Soekarno jadi kalau saya mendukung pak Jokowi itu ada kesadaran, Bara JP adalah sulung dari seluruh relawan Jokowi Presiden. Ada yang datang ke kami membicarakan pasangan Jokowi-Prabowo, bagi kami selama Pak Jokowi diusung kami siap-siap saja, kami bagian dari barisan,” tegasnya.

Olehnya itu, Utje Gustaaf memastikan Bara JP akan menyiapkan 20 ribu masyarakat di NTT jika acara Musyawarah Rakyat yang akan dilakukan oleh Projo. Namun, Bara JP memberikan catatan penting dalam acara tersebut, yakni acara Musyawarah Rakyat mengusung tema memilih pemimpin di 2024 untuk melanjutkan pembangunan, bukan memilih pasangan penerus Pak Jokowi.

“Projo inisiasi melakukan musyawarah rakyat dan diajak seluruh relawan Jokowi terlibat. Kami pun terlibat dan kami tawarkan opsi, kami akan terlibat jika tulisannya itu musyawarah rakyat untuk memilih pemimpin di 2024 untuk melanjutkan pembangunan, kalau sebelumnya itu memilih pasangan penerus Pak Jokowi, kami tidak terlibat karena pak Jokowi tidak masuk,” jelasnya.