Menurut dia, memang sudah seharusnya Anies menemui Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk membahas penghapusan tenaga honorer.
Hal itu lantaran Anies merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Dan sudah seharusnya juga para kepala daerah sebelum kepada Pak Presiden duduk bersama dengan perwakilan honorer, jangan sampai enggak mendengar dari bawah, tetapi ujug-ujug sudah ke presiden,” ucap Idris saat dihubungi JPNN.com, Minggu (26/6).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut menyebutkan nasib ratusan ribu tenaga honorer harus diperjelas.
Pada bidang layanan kesehatan, kata dia, ada sekitar 50 persen lebih tenaga honorer baik medis maupun administratif.
“Jadi, semua upaya fokus untuk memperjelas ini semua, bagaimana rekrutmen seleksi, harus ada skema afirmasi, jika tidak masuk bagaimana daerah juga bisa membuat skema rekrutmen lain,” tuturnya.
Dia berharap Anies dan para gubernur lain bisa mengupayakan para honorer terutama yang sudah lama bekerja dan memiliki keahlian untuk bisa tetap bekerja.
Artikel Terkait
Bahlil Larang Panic Buying BBM & LPG: Ini Dampak Perang Iran dan Cara Bijak Hemat Energi
Update Harga BBM Maret 2026 di Jateng: Pertalite Aman, Pertamax Naik Rp 500, Ini Daftar Lengkapnya!
Misteri Bau Busuk di Masjid Pangandaran Terungkap: Pemuda Tewas Tersengat Listrik Saat Mabuk?
Panglima TNI Copot Kabais? Ternyata Ini Kaitannya dengan Kasus Penyiksaan Aktivis Kontras