Menurut dia, memang sudah seharusnya Anies menemui Presiden Joko Widodo dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo untuk membahas penghapusan tenaga honorer.
Hal itu lantaran Anies merupakan Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).
“Dan sudah seharusnya juga para kepala daerah sebelum kepada Pak Presiden duduk bersama dengan perwakilan honorer, jangan sampai enggak mendengar dari bawah, tetapi ujug-ujug sudah ke presiden,” ucap Idris saat dihubungi JPNN.com, Minggu (26/6).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta tersebut menyebutkan nasib ratusan ribu tenaga honorer harus diperjelas.
Pada bidang layanan kesehatan, kata dia, ada sekitar 50 persen lebih tenaga honorer baik medis maupun administratif.
“Jadi, semua upaya fokus untuk memperjelas ini semua, bagaimana rekrutmen seleksi, harus ada skema afirmasi, jika tidak masuk bagaimana daerah juga bisa membuat skema rekrutmen lain,” tuturnya.
Dia berharap Anies dan para gubernur lain bisa mengupayakan para honorer terutama yang sudah lama bekerja dan memiliki keahlian untuk bisa tetap bekerja.
Artikel Terkait
Bukan Dibangun Pakai Uang Rakyat! Ini Fakta Mengejutkan di Balik Masjid Jokowi di Abu Dhabi
Bayar Utang Whoosh dengan Uang Koruptor? Ini Rencana Kontroversial Prabowo
Maxim Indonesia: Rahasia Pesan & Daftar Driver untuk Hasilkan Cuan!
Prabowo Gaspol! Whoosh Tak Cuma ke Surabaya, Tapi Diteruskan Sampai Ujung Jawa Timur