Kelompok tersebut, kata Teddy, menyebut partai politik dalam memilih calon presiden harus mewakili dan mendengarkan suara rakyat.
Teddy menuturkan ada kelompok lainnya yang mendesak MK kabulkan judicial review untuk menghapus ambang batas pencalonan presiden dengan alasan berdasarkan suara rakyat"Ini pembodohan, karena tidak ada basis datanya," kata Teddy dalam keterangan tertulis, Rabu (29/6/2022).
Teddy mengingatkan suara rakyat yang paling benar adalah hasil pemilu dan pilkada.
Calon yang terpilih, lanjut Teddy, merupakan hasil riil dari suara rakyat bukan klaim kelompok pendukung calon tertentu atau klaim dari pihak yang mengajukan judicial Review ke MK.
"Yang berhak publikasi suara rakyat adalah KPU bukan orang perorang atau kelompok per kelompok.
Kecuali, imbuh Teddy, ada pemilu untuk menentukan bakal calon presiden.
Artikel Terkait
Defisit APBN Maret 2026 Tembus Rp240 Triliun! Ini Penyebab Utama Kenaikan 130%
Ahmad Dhani Bongkar Bukti ABC Perselingkuhan Maia Estianty dengan Bos TV: Saya yang Ceraikan Dia!
Prajurit TNI AL Baru Dilantik Tewas di Kapal Perang, Keluarga Temukan Luka Lebam dan Darah di Selangkangan
Rupiah Anjlok ke Rp17.420! Rekor Terburuk Sepanjang Sejarah, Apa yang Terjadi?