POLHUKAM.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD secara terang-terangan menyatakan bahwa ada pejabat yang sering membekingi mafia.
Mahfud MD menyebut pejabat kerap kali bekingi mafia terutama mafia yang terkait dengan sumber daya alam.
Mahfud MD juga mengungkapkan jika kerap kali mafia bercampur dengan orang yang berusaha baik dan mendapat dukungan dari pejabat.
"Mafia itu terkadang bercampur antara orang yang ingin berusaha dengan baik-baik secara legal, namun juga tercampur dengan preman yang didukung oleh pejabat," ujar Menko Polhukam dalam YouTube Sekretariat Kabinet RI dikutip Hops.ID, Rabu 31 Mei 2023.
Mahfud MD juga menyinggung tentang adanya mafia kekayaan alam sebagai tantangan terbesar bagi seorang Menko Polhukam.
Ia menyebut bahwa salah satu tugasnya adalah menghadapi mafia-mafia tersebut, seperti mafia peradilan dan mafia hukum.
Mahfud mengakui bahwa dalam mengusut kasus-kasus mafia yang dibekingi oleh pejabat, ia sering merasa tidak enak.
Meskipun tidak takut, tetapi ia mengungkapkan perasaan yang tidak nyaman.
Ia juga mengatakan bahwa menyelesaikan kasus semacam itu menjadi rumit karena harus berhadapan dengan pejabat yang memberikan dukungan kepada para mafia.
Baca Juga: Kenali cara alami untuk mencegah kehamilan, pasangan yang belum mau punya anak wajib simak hal ini
"Kalau saya harus bilang ke orang (pejabat pendukung mafia) tersebut 'Hei jangan back up itu dong'. Misal bilang ke atasannya dan seterusnya. Ini bagi saya agak rumit menyelesaikannya," bebernya.
Untuk mengatasi hal ini, Mahfud sering menggunakan media sosial dan media lainnya untuk menyuarakan permasalahan tersebut.
Ia menyebut bahwa lebih baik berbicara terang-terangan agar tidak ada yang dapat menghindar.
Artikel Terkait
Purbaya Tegaskan Harga Rokok Tak Akan Naik di 2026, Ini Alasannya!
Pembangunan Giant Sea Wall Terus Berjalan, Prabowo: Akan Kita Selesaikan!
King Abdi MasterChef Ditolak Makan di Pesawat? Ini Kronologi Lengkap yang Hebohkan Medsos!
Roy Suryo Bongkar Ijazah Jokowi: 99,9% Dinyatakan Palsu oleh KPU DKI!