Petisi 100 Desak MPR dan DPR Makzulkan Jokowi

POLHUKAM.ID - Seratus tokoh yang tergabung dalam Penegak Daulat Rakyat (PDR), terdiri dari ulama, cendikiawan, purnawirawan dan emak-emak, menyerahkan Petisi 100 ke MPR RI, Kamis (20/7), berisi desakan agar MPR dan DPR RI memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

PDR juga mengajak seluruh elemen bangsa, secara konstitusional berjuang memulihkan kembali asas kedaulatan rakyat yang telah dirampas sekelompok elite yang bernama oligarki.

Anggota MPR RI, Tamsil Linrung, secara langsung menerima Petisi 100 itu. Dia berjanji meneruskan aspirasi itu kepada pimpinan MPR dan DPR.

Perwakilan Petisi 100 PDR, Rizal Fadillah, mengungkapkan, dasar hukum dari desakan kepada DPR dan MPR agar memakzulkan Presiden Jokowi serta ajakan perjuangan konstitusional memulihkan kedaulatan rakyat sangat jelas diatur dalam Ketetapan (Tap) MPR.

“Ketetapan MPR No VI/MPR/2023 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Pasal 7A UUD 1945 yang mengatur soal mundur dan pemakzulan presiden,” kata Rizal, dalam keterangannya, Kamis (20/7).

Sejumlah alasan, kata dia, mendasari lahirnya petisi itu, pertama, Jokowi dinilai sudah tidak mampu menjalankan amanah sebagai presiden, karena lebih dominan melayani kepentingan oligarki, baik politik maupun bisnis, ketimbang berkhidmat pada kepentingan dan aspirasi rakyat banyak.

“Kedua, dalam menjalankan tugas sebagai penyelenggara negara, Jokowi telah menjadikan kepentingan politik sebagai panglima, sementara hukum ditempatkan sebagai alat kepanjangan tangan politik pragmatik, banyak Perppu dibuat tanpa dasar "staats nood" atau kedaruratan, selain itu juga terjadi kriminalisasi pada ulama dan aktivis,” tegasnya.