"Yang Wajib itu Laporkan Pengunaan Uang Negara, Posting Foto Pertemuan dengan Pejabat Gak Wajib"

Pertemuan itu berdekatan momennya dengan penolakan Ustaz Abdul Somad yang akan berkunjung ke Singapura. Banyak yang menduga, Anies sengaja menutup-nutupi pertemuan itu untuk menjaga basis suara dari kalangan pendukung Somad.

Menanggapi itu, pengamat hukum tata negara, Refly Harun menilai pertemuan antar pejabat itu biasa saja, pejabat tak wajib mengunggah foto pertemuan dengan pejabat lain, termasuk dengan pejabat dari beda negara.

"Perkara tidak posting itu perkara yang dalam politik itu selalu ada pertimbangan, itu biasa saja, gak wajib. Yang wajib itu mempertanggungjawabkan pengunaan anggaran negara, publikasi ke masyarakat itu tidak harus dengan menyebar foto-foto pertemuan," kata Refly.

Ia meminta para pengkritik Anies harus menumbuhkan sikap kritis yang substantif, dasarnya adalah pemikiran yang paradigmatik, bukan mengumbar kebencian.

"Kita harus rasional, menggunakan dasar yang paradigmatik bukan soal suka dan tak suka, benci ga benci. Kalau perkara saya mengkritik jokowi karena ia presiden saya dan itu konstitusional. Saya mengkritik Anies itu wajar karena saya warga DKI. Tapi kalau gak ada relevansinya sama kita ga perlu dikritik," tegasnya.

Sebelumnya, salah satu netizen melalui akun Twitter @ChusnulCh__ mengunggah tangkapan layar cuitan Lawrence yang berisi soal pertemuannya dengan Anies.

Pada cuitannya, Lawrence sedikit menjelaskan pembahasan apa saja yang dibicarakannya dengan Anies.