Namun, lupa jika sudah terpilih, dan terkesan semua kebijakan yang diputuskan menyengsarakan masyarakat.
“Janji-janji palsu tiap 5 tahun sekali, apalagi kemarin MK menolak gugatan seluruhnya UU Cipta Kerja. Eksekutif, Legislatif, Yudikatif kompak menang melawan rakyatnya sendiri,” masih dalam keterangan caption video.
Sementara itu, Koplresta Bogor Kota, Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso, irit bicara, soal hal ini. Bismo meminta menanyakan hal ini kepada pihak Badan Pengawas Pemilu.
“Gakumdu (penegakan hukum terpadu) dengan mengedepankan Bawaslu,” kata Bismo lewat pesan Whatsaap kepada Suara.com, Jumat.
“Mangga ditanyakan ke Bawaslu,” imbuhnya.
Sumber: suara
Artikel Terkait
Dana Rp28 Triliun Soros Bocor ke Indonesia: Target Rahasia dan Kontroversi Intervensi Asing
SP-3 untuk Rismon: Perlindungan Hukum atau Imunitas untuk Kasus Ijazah Palsu?
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Siswa Dipotong, Intimidasi Hingga Pencatutan Nama Menteri!
Skandal Dapur MBG Ponorogo: Anggaran Dipotong, Intimidasi, hingga Klaim Palsu Cucu Menteri!